Dalam kesempatan itu, Ketua Harian Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Jawa Timur Bambang Harjo Soekartono menambahkan insentif bagi industri galangan kapal diperlukan karena beban yang ditanggung pelaku usaha akibat pandemi COVID-19 cukup berat. Menurutnya, ada sejumlah insentif yang bisa diberikan oleh pemerintah untuk mengurangi beban industri galangan kapal seperti penghapusan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), sewa lahan galangan kapal dan penurunan tarif listrik.

"Perlu satu kebijakan pemerintah yang mendukung hidupnya galangan kapal itu sendiri. Seperti PNBP ini bisa dihilangkan, kemudian soal sewa lahan karena cukup besar dan seperti di China, tarif listrik lebih murah," katanya.

Ia menambahkan, dengan adanya insentif yang diberikan oleh pemerintah tersebut diharapkan industri galangan kapal yang memberikan konektivitas logistik dan pergerakan orang antar pulau, di dalam negeri bisa tetap bertahan dari dampak pandemi COVID-19.

"Perlu ada satu perhatian khusus kepada industri strategis ini. Karena, industri ini menjamin konektivitas, logistik, termasuk penumpang antar pulau," katanya.

Sektor industri galangan kapal di Indonesia, lanjutnya, sesungguhnya memiliki peluang yang sangat besar. Namun, industri tersebut saat ini masih belum bisa berkembang dengan pesat dikarenakan beban para pelaku usaha terbilang cukup berat, terlebih di masa pandemi.

Potensi industri galangan kapal yang besar tersebut, sesungguhnya terlihat dari jumlah kapal yang terus mengalami peningkatan pada perairan internasional dan Indonesia. Namun, agar industri galangan kapal bisa berkembang, membutuhkan dukungan insentif dari pemerintah.

"Saya pikir, pelaku usaha galangan kapal jumlahnya sudah banyak, ada sekitar 150 galangan di Indonesia. Tapi mereka tidak bisa berkembang dengan baik di Indonesia karena beban yang luar biasa," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika