REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyatakan, Kementerian Investasi tetap menjadi bagian terdepan dalam realisasi investasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Ia menyebutkan, sumber investasi di IKN ada dua, yakni dari pemerintah dan swasta.
Investasi dari swasta dapat berasal dari Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).
Bahlil menegaskan, seluruh investasi yang masuk ke IKN, dari dalam maupun dari berbagai negara, harus melalui Kementerian Investasi terlebih dahulu. "Dari negara mana pun swasta masuk itu berkepentingan dengan Kementerian Investasi. Hal itu karena seluruh izin pasti lewat sini, mau impor modal pasti lewat sini, bagaimana menyelesaikan masalah lingkungan dan daerah pasti lewat sini," jelas Bahlil dalam konferensi pers virtual, Kamis (27/1/2022).
Maka ia menyatakan, Kementerian Investasi akan menjadi garda terdepan dari pengelolaan investasi di IKN bersama kementerian dan lembaga lain. "Termasuk INA, INA juga ikut jadi nggak usah dipertentangkan. Namanya juga Kementerian Investasi, masuk dan keluar semua izinnya di sini," kata dia.
Bahlil pun menjamin bersama otoritas lain akan fokus menyukseskan pembangunan IKN. Terutama dari sisi penyediaan anggaran.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad berharap ada investor besar yang masuk dalam pembangunan Ibukota Negara (IKN) di Kalimantan Timur. Jangan sampai, kata dia, pembangunan IKN memberatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Perlu diketahui, anggaran IKN telah masuk dalam RPJMN 2020-2024 sebagai Major Project Pengembangan Kawasan Perkotaan. Anggaran sebesar Rp 466 triliun digunakan untuk pembangunan fisik.
Anggaran itu didapat dengan tiga skema. Pertama skema APBN, kedua Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), serta ketiga skema swasta dan BUMN atau BUMD. "Kita harap ada investor besar masuk, sehingga bisa dipastikan APBN yang dipakai seminimal mungkin, kalau nggak ada investor besar yang masuk, pembangunan akan lebih lambat," ujar Tauhid dalam webinar yang digelar Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Rabu (26/1/2022).
Ia melanjutkan, pembangunan infrastruktur di ibu kota baru pun harus dipastikan. Hal itu karena, bila dilihat ada beberapa infrastruktur yang tidak bisa dimasuki swasta.
"Dipaksakan bangun infrastruktur akan membuat beberapa beberapa BUMN menjadi bleeding walau sifatnya jangka panjang," kata dia.
Ia melanjutkan, meski pada 2024 presiden berganti, pembangunan IKN harus tetap menjadi prioritas. Jangan sampai, presiden berganti prioritas juga berubah.
"Maka bisa jadi alat komoditas politik karena dukungannya bisa saja berubah atau berkurang," ujar Tauhid.
Ikuti Whatsapp Channel Republika