REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN menerima Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp 5 triliun. Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo memastikan siap merealisasikan dana tersebut secara efisien, akuntabel, dan bertanggung jawab melalui proyek yang dikerjakan.
"Dana PMN menjadi bagian penting di mana negara hadir, karena banyak program dari PLN bertujuan untuk pengentasan kemiskinan di daerah terpencil," kata Darmawan dalam pernyataan tertulisnya, Jumat (31/12).
Dia menegaskan PLN siap untuk menjalankan agar dana tersebut agar bermanfaat bagi masyarakat. Darmawan menuturkan upaya PLN mendorong pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang cepat, tepat, dan efisien merujuk Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan.
Darmawan mengatakan, dana PMN yang diberikan pemerintah digunakan untuk membangun infrastruktur kelistrikan. Beberapa diantaranya untuk program listrik desa.
"Secara komersial investasi ini memang tidak begitu viable. Tetapi di sini negara hadir dalam melaksanakan sila kelima pancasila, memberikan satu bantuan sebesar Rp 5 triliun sehingga program-program tersebut menjadi program unggulan yang berkeadilan sosial," jelas Darmawan.
Tidak hanya itu saja, Darmawan optimistis peningkatan ketersediaan infrastruktur kelistrikan dan kualitas distribusi listrik akan berdampak positif. Khususnya bagi penyerapan tenaga kerja, pajak dan peningkatan ekonomi di sektor riil.
"Usaha kami dalam meningkatkan elektrifikasi dapat terlihat dari angka rasio elektrifikasi yang selalu meningkat sejak 2015 hingga 88,3 persen sampai 2021 yang sudah mencapai 99,4 persen," tutur Darmawan.
Selama periode 2016 hingga 2021, PLN menerima PMN Tunai sebesar Rp 40,06 triliun. Dengan total investasi tunai sebesar Rp 411,66 triliun yang pendanaan pekerjaannya menggunakan anggaran PLN di luar investasi IPP.
"Dana ini sangat membantu PLN, di mana tadinya keputusan kami hanya berlandaskan dari sudut komersial bisa mempertimbangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," paparnya.
Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan rasa terima kasihnya atas dukungan PMN yang cukup vital bagi PLN. Menurutnya, PMN tersebut merupakan satu kepercayaan yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya.
"Ini merupakan kepercayaan, bahwa pemerintah hadir menyelesaikan masalah yang kita hadapi sama-sama dan tentunya kita harus mengembalikan kepercayaan itu," kata Erick dalam sambutan acara Seremoni Pemberian PMN 2021, Kamis (30/12).
Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta agar penggunaan dana dari PMN dijalankan oleh BUMN secara akuntabel dan transparan. Hal tersebut dikarenakan PMN berasal dari uang negara, sehingga harus bisa disampaikan apakah manfaat PMN sudah sesuai dibandingkan beban yang akan dipikul oleh negara dalam mempertanggungjawabkan anggarannya.
"Jadi Rp 5 triliun (untuk PLN) jangan sampai seperti membuang garam ke laut. Saya minta ada akuntabilitas Rp 5 triliun itu menjadi apa. Jadi kita sama-sama untuk bertanggung jawab kepada masyarakat," tutur Sri.
Sri berharap agar pencairan dana PMN pada penghujung 2021 dapat menjadi sebuah awal bagi kinerja PLN. Khususnya agar bisa lebih akuntabel, menggunakan dana masyarakat secara profesional dan bisa dipertanggungjawabkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
