Kedua, pemerintah harus menjaga kebijakan moneter dan keuangan agar tetap memadai. Adapun kondisi keuangan global kemungkinan akan mulai mengetat sebelum Indonesia dan pasar negara berkembang lainnya pulih.

Dari sisi lain, pemerintah juga harus meningkatkan ruang fiskal. Sebab kebijakan fiskal memiliki tujuan ganda untuk memenuhi kebutuhan respons pandemi sekaligus memenuhi kebutuhan pembiayaan dan utang publik dalam jangka menengah.

Terakhir, pemerintah Indonesia juga diminta untuk memajukan reformasi struktural demi mendorong pertumbuhan inklusif dan hijau. Menurut Habib tingginya angka vaksinasi akan menyebabkan pemulihan permintaan masyarakat serta sektor swasta.

Terkait inflasi, Habib turut memproyeksikan indeks harga konsumen akan mencapai 1,6 persen pada tahun ini, cukup bertahan rendah karena permintaan yang masih rendah dan ada pembatasan inflasi dari produsen ke konsumen.

Meski begitu, dia memperkirakan inflasi akan meningkat dalam beberapa bulan ke depan, walaupun masih akan berada angka yang diharapkan pemerintah, sehingga kemungkinan akan berada level 2,2 persen pada 2022.

“Dengan perkiraan yang positif ini, masih banyak ketidakpastian dan beberapa risiko dampak jangka panjang dari Covid-19 di Indonesia,” ucapnya.

Habib membeberkan risiko tersebut antara lain peningkatan pengangguran, penurunan investasi, hingga penurunan pertumbuhan potensial.

"Sejak 2010-2019 ini terus menurun dan terjadi bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di negara lain dan itu akan jauh lebih cepat lagi penurunannya karena adanya investasi yang berkurang," ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika