Sedangkan menyangkut transformasi pengelolaan dana sosial syariah, Wapres meminta pencanangan transformasi wakaf menjadi wakaf produktif terus digaungkan khususnya setelah Presiden Jokowi meluncurkan Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU),
Hal penting lain yang menjadi perhatian Wapres adalah ketersediaan dan akurasi data untuk menyusun berbagai kebijakan terkait pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Untuk itu, ia sangat mendukung penyediaan Pusat Data Ekonomi Syariah (PDES), sehingga kontribusi nyata dari sektor ekonomi dan keuangan syariah terukur dengan baik.
“Hal ini perlu melibatkan Kementerian dan Lembaga terkait, terutama BPS, sebagai sumber pencatatan data resmi Pemerintah,” katanya.
Menteri Keuangan selaku Sekretaris KNEKS Sri Mulyani melaporkan, proses kodifikasi produk halal di Dirjen Bea dan Cukai serta Kawasan Industri Halal telah diintegrasikan, sehingga tidak tumpang tindih.
“Kita juga perlu untuk terus meningkatkan nilai tambah dari ekspor yang mencantumkan sertifikat halal, dengan demikian dia [pelaku usaha] bisa memberikan assurance terutama untuk destinasi marketnya,” katanya.
Sri Mulyani menjelaskan kajian mengenai pemberian insentif fiskal dan non fiskal terhadap industri produk halal saat ini pun terus dilakukan, termasuk penerapan tarif nol rupiah untuk sertifikasi produk halal bagi UMKM.
“Penerapan tarif nol rupiah perlu untuk segera dilaksanakan dan juga dilihat evaluasinya seiring dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangannya,” ungkap Sri.
Sementara, Direktur Eksekutif KNEKS Ventje Rahardjo menambahkan capaian di sektor produksi produk halal salah satunya adalah telah beroperasinya industri kecil di Kawasan-Kawasan Industri Halal. Ada beberapa yang telah ditetapkan oleh Kementerian Perindustrian, yakni Modern Cikande Industrial Estate di Serang Banten, Safe n Lock Halal Industrial Park Sidoarjo di Jawa Timur, serta Bintan Inti Halal Hub di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau.
“Di KIH Sidoarja telah ada dua puluh industri kecil yang sudah beroperasi. Selanjutnya kami terus mendorong supaya kawasan-kawasan industri sudah dapat izin ini untuk mendapatkan tenant yang lebih banyak lagi,” ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
