REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Koordinator Perekonomian menyatakan akan fokus pada upaya efisiensi sistem logistik nasional khusus untuk produk bahan pangan dan kesehatan. Dua jenis produk itu menjadi prioritas sistem logistik nasional hingga 2024 mendatang.
Asisten Deputi Fasilitasi Perdagangan, Tatang Yuliono, mengatakan, tujuan pemerintah fokus pada dua produk itu untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pangan dan produk kesehatan bagi masyarakat.
"Ini adalah kunci kita dalam membuat efisiensi sistem logistik nasional. Kita harus dorong itu karena kita sudah punya ketahanan dalam menjaga ketersediaannya," kata Tatang dalam webinar, Selasa (9/11).
Tatang mengungkapkan, arus perdagangan dalam negeri sejauh ini masih belum optimal. Sebab, perdagangan masih terpusat di Jawa. Hal itu menyebabkan adanya ketidaseimbangan ketersediaan kargo antarwilayah. Di mana, wilayah Indonesia timur menjadi yang paling tertinggal.
Menurutnya, kunci untuk melakukan pemerataan perdagangan bukan pada subsidi transportasi. Melainkan penumbuhan ekonomi di daerah-daerah luar Jawa sehingga menciptakan kegiatan produksi dan mendorong keseimbangan perdagangan.
"Tentu ini menjadi tantangan hari ini dan ke depan kita akan dorong bagaimana sistem logistik kita bisa bersaing untuk tingkat internasional," kata dia.
Adapun, salah satu pendorong efisiensi sistem logistik nasional yakni kemunculan e-commerce yang terus berkembang pesat. Transaksi e-commerce secara tidak langsung akan memicu peningkatan inovasi dalam efisiensi logistik.
"Nanti, pemain asing pun akan masuk ke bidang logistik. Karena kita tidak bisa lepas dari era globalisasi," ujarnya.
Karena itu, Tatang menekankan, dalam pembangunan infrastruktur selanjutnya, pemerintah akan mengacu kepada wilayah-wilayah pusat produksi. Itu agar infrastruktur yang dibangun bisa bermanfaat bagi kegiatan distirbusi perdagangan dari para pelaku usaha setempat.
Para konsumen yang selama ini menemui kendala akibat jalur distribusi bisa dikurangi sehingga infrastruktur memberikan manfaat yang nyata. "Baru kemudian kita benahi soal sumber daya manusia, teknologi, dan regulasi yang mendukungnya," kata Tatang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
