SINGAPURA — Pemerintah masih harus memainkan peran besar dalam pembiayaan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN). Besarnya kebutuhan investasi, risiko konstruksi, serta panjangnya masa pengembalian modal membuat proyek nuklir membutuhkan skema pembiayaan khusus agar menarik bagi investor.
Vice-President of Marketing and International Business Development CANDU International, Todd Smith, mengatakan proyek PLTN harus memiliki struktur pembiayaan yang dapat diterima oleh lembaga keuangan dan investor. Karena itu, keterlibatan pemerintah diperlukan untuk mengurangi risiko investasi.
"Sebagai mantan menteri pemerintah, saya tidak bisa cukup menekankan bahwa pemerintah harus memainkan peran besar dalam proyek ini," kata Smith dalam diskusi mengenai pengembangan energi nuklir di Singapore International Energy Week (SIEW) 2026, Rabu (28/10/2026).
Menurutnya, perkembangan pembiayaan proyek nuklir tengah mengalami perubahan. Berbagai negara dan perusahaan mulai mengeksplorasi model pembiayaan baru untuk mengakomodasi kebutuhan investasi yang sangat besar.
Smith mencontohkan proyek PLTN Sizewell C di Inggris yang menjadi salah satu perkembangan penting dalam pembiayaan pembangunan nuklir. Proyek tersebut menunjukkan bagaimana keterlibatan pembiayaan swasta pada tahap konstruksi dapat dikembangkan melalui skema yang dirancang untuk mengurangi risiko.
Dia mengatakan pendekatan pembiayaan tidak bisa disamaratakan karena setiap negara memiliki karakteristik pasar listrik, kemampuan fiskal, dan profil risiko yang berbeda.
Karena itu, perusahaan bersama mitra pemerintah dan lembaga keuangan perlu menyusun struktur pembiayaan yang sesuai dengan kondisi masing-masing negara.
Executive Vice-President Nuclear Canada AtkinsRéalis sekaligus President CANDU International, Gary Rose, mengatakan kepastian biaya dan jadwal pembangunan menjadi faktor penting untuk meningkatkan kepercayaan investor. Rose mengatakan salah satu cara mengurangi risiko pembengkakan biaya adalah memastikan desain reaktor tidak berubah-ubah selama proses pembangunan.
Selain itu, perusahaan harus memiliki mitra konstruksi yang kompeten, rantai pasok yang memenuhi kualifikasi, serta perencanaan proyek yang terperinci sebelum keputusan investasi akhir atau final investment decision (FID) diambil.
"Kami ingin memastikan desain tetap stabil. Kami juga membutuhkan mitra pelaksana dan rantai pasok yang memenuhi kualifikasi. Semua itu memberikan keyakinan untuk menyusun perencanaan terperinci sebelum keputusan investasi akhir," kata Rose.
Ia menjelaskan, perencanaan tersebut harus menghasilkan estimasi biaya dan jadwal dasar atau baseline cost dan baseline schedule. Keduanya menjadi acuan untuk mengukur kinerja proyek selama proses pembangunan.
Investor, tambahnya, membutuhkan kepastian mengenai posisi proyek, target penyelesaian, serta mekanisme pengelolaan risiko yang diterapkan perusahaan. Rose menambahkan, keberhasilan pembangunan PLTN tidak hanya ditentukan oleh kemampuan penyedia teknologi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika