JAKARTA — Pergesekan hubungan antara Indonesia dan Singapura belakangan ini menjadi sorotan hangat berbagai pihak. Sejumlah ekonom menilai bahwa perselisihan antara kedua negara tetangga tersebut bisa merugikan satu sama lain dalam masalah ekonomi, terutama dalam hal investasi dan perdagangan.
"Dari sisi ekonomi kalau kedua negara berkonflik, maka itu justru akan saling merugikan. Singapore merupakan salah satu investor PMA yang terbesar di Indonesia, artinya mereka penting bagi Indonesia, dan sebaliknya Indonesia juga dinilai prospek bagi Singapore," ujar Ekonom yang juga merupakan Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto kepada Republika, Rabu (28/10/2026).
Eko menuturkan, begitu juga untuk konteks perdagangan internasional. Baik Singapura maupun Indonesia sama-sama menjadi mitra dagang utama di masing-masing negara. Sehingga konflik yang muncul tak ayal merugikan kepentingan ekonomi kedua belah pihak.
"Tentu, kalau 'pertengkaran dan sindir-menyindir' ini tidak diakhiri akan berdampak negatif ke sentimen ekonomi khususnya perdagangan dan investasi," tuturnya.
Ia menjelaskan, Indonesia merupakan ekonomi terbesar di kawasan ASEAN yang berada di kluster negara berkembang. Indonesia masih butuh berbagai upaya pembenahan tata kelola, peningkatan mutu sumber daya, hingga membangun citra global sebagai negara yang perlu diperhitungkan ke depannya.
Sementara itu, Singapura merupakan representasi negara maju di ASEAN, baik dalam tata kelola, jejaring bisnis, sumber modal keuangan, hingga kemampuan resiliensi ekonominya yang kuat dalam konteks keterbukaan terhadap risiko global.
"Seharusnya kedua negara ini bisa saling mengisi dengan kelebihan masing-masing," tegasnya.
Diketahui, hubungan Singapura dan Indonesia agak menghangat di sepanjang Oktober 2026 ini. Beberapa isu menggelayuti kedua negara hingga menimbulkan gesekan, mulai dari polemik kabut asap lintas batas, tuduhan manipulasi pasar saham, dan yang terbaru ialah keputusan mendadak Indonesia memangkas ekspor gas alam.
Tiga Persoalan Utama
Persoalan pertama di antara kedua negara yakni soal kabut asap lintas batas yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan di wilayah Indonesia, terutama Sumatra dan Kalimantan. Asap yang terbawa angin melintasi batas negara menyebabkan penurunan kualitas udara di sejumlah wilayah, termasuk Singapura dan Malaysia.
Bagi Singapura, persoalan ini bukan sekadar masalah lingkungan Indonesia, melainkan juga menyangkut kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi, dan kualitas hidup penduduknya. Sementara itu, bagi Indonesia, kebakaran hutan dan lahan merupakan persoalan kompleks yang berkaitan dengan tata kelola lahan, aktivitas pembukaan lahan, penegakan hukum, serta kemampuan pemerintah mencegah dan menangani kebakaran.
Gesekan muncul karena Singapura berkepentingan agar perusahaan yang bertanggung jawab atas kebakaran, termasuk perusahaan yang terdaftar di Singapura jika terbukti terlibat, dapat dimintai pertanggungjawaban. Indonesia, di sisi lain, sensitif terhadap kritik dari luar negeri yang dinilai berpotensi menempatkan negara sebagai satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab, padahal aktivitas perusahaan dan kepentingan bisnis lintas negara juga perlu diperiksa.
Ketegangan semakin terasa setelah Presiden Prabowo Subianto menyampaikan kritik terhadap negara-negara yang dinilainya gemar merendahkan Indonesia. Namun, perkembangan diplomatik pada 27 Oktober menunjukkan masih terbukanya ruang kerja sama: kedua negara mempertimbangkan pembentukan satuan tugas bersama untuk berbagi informasi, mengumpulkan bukti lintas batas, dan menindak perusahaan yang terbukti terkait kebakaran.
Persoalan kedua berkaitan dengan gejolak pasar modal Indonesia pada pertengahan Oktober 2026. Pada 16 Oktober, Indeks Harga Saham Gabungan anjlok sekitar 11,57 persen, pascapenyedia indeks global Morgan Stanley Capital International mengumumkan rencana untuk menurunkan status pasar saham Indonesia dari kategori emerging market menjadi standalone market.
Ikuti Whatsapp Channel Republika