"Melihat minat dan komitmen besar sejumlah investor global dan negara ke Indonesia harus dijawab dengan mempersiapkan SDM kita, sebagai human capital sehingga investasi dana dan modal ini bisa mencapai sasaran. Kita juga harus membenahi biaya logistik kita yang masih tinggi," ungkap Erick.
Pihak UEA sudah berulang kali melakukan kerjasama dengan Indonesia. Di bidang energi, kerja sama antara PT PLN dan Pertamina dengan dua BUMN milik pemerintah UEA, yakni Masdar dan Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc). Lalu, Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) yang telah berkomitmen melakukan investasi ke Indonesia Investment Authority (INA).
Sementara itu, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menjelaskan, Indonesia akan memberikan karpet merah bagi semua negara untuk melakukan realisasi investasi di Indonesia dan tidak hanya condong kepada satu negara. Ia pun diagendakan melakukan perjanjian dengan salah satu pengusaha dari Amerika Serikat.
"Sekarang kita lagi melakukan negosiasi akhir sampai dengan tengah malam, yang akan masuk di bidang hilirisasi. Kenapa hilirisasi? Salah satu visi besar Bapak Presiden pada poin kelima adalah tentang bagaimana membangun transformasi ekonomi di mana transformasi ekonomi wujudnya adalah nilai tambah dengan industrialisasi. Ini akan kita buat dan kita umumkan besok nanti," ujar Bahlil.
Bahlil berharap, nilai 32,7 miliar dolar AS yang telah ada bisa didongkrak lagi menjadi paling tidak di atas 35 miliar dolar AS. Sebelumnya, saat Presiden Jokowi bertemu dengan para investor di Glasgow di sela-sela KTT Pemimpin Dunia COP26, Indonesia juga telah mendapatkan komitmen investasi sebesar 9,2 miliar dolar AS. Sehingga jika ditotal dengan jumlah komitmen investasi yang diperoleh di UEA mencapai 41,99 miliar dolar AS.
Selain di bidang investasi, dalam pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Pangeran MBZ juga dibahas isu bidang perdagangan. Kedua pemimpin sepakat agar perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif atau Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) antara kedua negara dapat segera diselesaikan.
"Perundingan sudah dilakukan beberapa kali dan Presiden mengharapkan pada bulan Maret 2022 perundingan dapat diselesaikan," ucap Menlu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
