REPUBLIKA.CO.ID, DHAKA -- Negara Bangladesh disebut tidak dapat mengembangkan jangkauan bisnis halalnya karena infrastruktur industri yang terbatas. Kondisi ini membuat negara sulit untuk sepenuhnya memanfaatkan potensi pasar Timur Tengah.
Perbincangan ini disampaikan dalam kegiatan webinar bertajuk 'Membentuk Lanskap Bisnis: Kerjasama Ekonomi Timur Tengah & Bangladesh'. Agenda ini terselenggara atas kerja sama Kementerian Perdagangan dan Kamar Dagang & Industri Dhaka (DCCI).
Pembicara yang hadir juga menyebut, pengetahuan teknologi dan kerja sama keuangan diperlukan untuk mendirikan usaha patungan sertifikasi halal dan pusat pengujian. Dilansir di The Daily Star, Ahad (31/10), para pembicara juga membahas ketidakseimbangan perdagangan Bangladesh dengan negara-negara di Timur Tengah meningkat, karena kurangnya perjanjian perdagangan bebas bilateral atau multilateral.
Bangladesh Standards and Testing Institution (BSTI) disebut akan mengeluarkan sertifikasi halal untuk produk olahan, khususnya makanan olahan, untuk memfasilitasi ekspor tersebut. Badan standar tersebut juga akan menjadi organisasi kedua di Bangladesh yang memberikan sertifikasi halal untuk produk buatan lokal, sementara seelumnya dikelola oleh Islamic Foundation Bangladesh.
BSTI, sebuah lembaga kementerian perindustrian, menambahkan ketentuan sertifikasi halal ke Peraturan BSTI, 1989. Hadirnya lembaga ini bertujuan untuk meningkatkan ekspor halal ke Timur Tengah dan wilayah mayoritas Muslim lainnya.
Pasar halal global bernilai lebih dari 1 triliun dolar AS per tahun. Di sisi lain, Islamic Foundation sejauh ini telah mengeluarkan sertifikat halal kepada 130 perusahaan lokal untuk lebih dari 700 produk.
Presiden DCCI, Rizwan Rahman, mengatakan pasar Timur Tengah sebagian besar masih belum dimanfaatkan oleh pengusaha Bangladesh. Dalam paparan singkatnya, ia mengatakan terbatasnya diversifikasi garmen dan produk ekspor lainnya di Bangladesh merupakan tantangan utama bagi pertumbuhan ekspor di negara-negara Timur Tengah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika