REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengaku, sangat mengikuti dinamika yang terjadi di Papua dan Papua Barat. Ia pun mengungkapkan, banyak mendapat surat protes terkait pembangunan smelter Freeport di Gresik.

Surat tersebut mempertanyakan, kenapa smelter tak dibangun di Papua. Aspirasi itu, kata dia, disampaikan pula oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin), asosiasi, organisasi kepemudaan adat, serta sejumlah kelompok intelektual.

"Bahkan ada yang mengatakan kepada saya 'kakak seperti bukan dari Papua saja'. Saya ingin sampaikan, rencana pembangunan smelter di Gresik sudah diputuskan sejak 2017 sampai 2018. Pertimbangan yang pertama infrastruktur, waktu itu (Papua) dianggap belum memenuhi," jelas Bahlil dalam konferensi pers virtual, Rabu (27/10).

Ia mengatakan sudah berkomunikasi dengan Presiden Joko Widodo terkait aspirasi membangun smelter di Papua. Sekarang, Kementerian Investasi/BKPM tengah merumuskan langkah-langkah komprehensif antara Kementerian BUMN dan PT Freeport Indonesia.

Bahlil menuturkan, kapasitas produksi copper Freeport sebanyak 3 juta. Sebanyak 1,3 juta untuk memenuhi pabrik yang sudah ada di Gresik, lalu sebanyak 1,7 juta untuk memenuhi pabrik baru yang sudah dilakukan groundbreaking oleh Presiden Joko Widodo di Kawasan Industri Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE) Gresik, Jawa Timur.

"Maka kami akan meningkatkan kapasitas produksi copper Freeport dari 3 juta menjadi 3,8 juta atau lebih. Ini sudah kami komunikasikan ke Kementerian ESDM," jelasnya.

Lebihan produksi copper Freeport tersebut, kata dia, nantinya akan digunakan memenuhi smelter Freeport di Papua. Jadi ke depan, lanjut Bahlil, pemerintah akan rencanakan membangun smelter di Papua.

"Smelter akan menjadi bagian dari apa yang sudah diprogramkan. Jadi teman-teman di Papua, saudara-saudara saya, nanti doakan insya Allah agar secepatnya. Bapak-bapak torang punya hati, saya juga sama, sejak saya masuk kabinet Presiden Jokowi, saya sudah perjuangkan ini supaya salah satu smelter Freeport dibangun di Papua," tuturnya.

Bahlil berharap, pihak terkait bisa mendukung proses peningkatan kapasitas produksi Freeport ini guna pembangunan smelter. "Saya mohon jika sudah ada kebijakan, mohon kita dukung baik-baik, semua bisa diselesaikan secara kekeluargaan," ujar dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika