REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop) Siti Azizah mengungkapkan, pandemi Covid-19 mengakselerasi tingkat adopsi digital. Kondisi itu membuat Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mau tidak mau harus masuk ke ekosistem digital. 

Ia mengatakan, Kemenkop telah menggelar berbagai program demi mendorong digitaliasi UMKM. Selain program masing-masing kementerian dan BUMN, pemerintah pun menggelar program yang bersifat kolaboratif. 

“Ada kolaborasi program digitalisasi UMKM lintas kementrian, Lembaga, instansi dan swasta seperti Kementerian BUMN, Keminfo, Kemenparekraf, Kemendag, dan Kemenkop UKM. Pemerintah berkolaborasi dengan pihak swasta seperti Gojek, Bukalapak, Grab, Facebook dan Whatsapp,” ujar Siti dalam webinar di Jakarta, Kamis (23/9).

Business Planning & Assurance Head BTPN Syariah Dewi Nuzulianti menambahkan, keterlibatan BTPN Syariah dalam literasi digital UMKM yakni dengan memberikan pendampingan, memperkenalkan pembelajaran daring berupa entrepreneurship traning, exebition, sertification, dan entrepreneur & UKM competition. Selain itu bank yang mayoritas nasabahnya pelaku UMKM perempuan ini juga menyiapkan akses ke pasar digital dengan memberikan ruang bagi pelaku UMKM memasarkan produknya.

“Kami juga sudah memberikan akses ke digital market, kami menyiapkan berbagai program untuk menyalurkan barang-barang yang mereka jual melalui kami, kemudian kami teruskan ke Instagram dan e-commerce seperti Tokopedia dan lainnya. Selain itu kamu juga menyedikan ruang untuk mereka di aplikasi yang kami buat seperti Lapak Online BTPN Syariah (LOBI) dan Program Petani Tangguh,” ujarnya pada kesempatan serupa.

Dewi menuturkan, dalam mewujudkan ekosistem digital UMKM di masa depan, perlu kolaborasi dari semua pihak, termasuk BTPN dalam mendorong digitalisasi UMKM sangat dibutuhkan. “Memang harus sama-sama untuk bagaimana kita membangun ekonomi digital ini, baik dari pihak regulator OJK, Lembaga dan BUMN serta kami dari pihak swasta Perbankan kita harus bekerja sama,” ujarnya. 

Risjon Sunge, Kepala Dinas UMKM Perindustrian & Perdagangan Provinsi Gorontalo mengatakan, kolaborasi dengan berbagai pihak terlah dilakuan oleh Pemprov Gorontalo dalam mendukung UMKM di wilayahnya. Menurut Risjon, jumlah pelaku UMKM di Gorontalo melonjak selama pandemic Covid-19 hingga mencapai 9.829 di akhir tahun 2020. 

Sementara, Staf Khusus Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ryan Kiryanto mengatakan, sinergi dan kolaborasi antar lambaga dan akan semakin baik dan terarah dalam mendukung UMKM pada era digital saat ini. Hal ini menyusul hadirnya Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 15 tahun 2021, pada 8 September 2021, tentang pembentukan Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia yang diketuai oleh Menko Marinvest, Luhut B Panjaitan. 

Melalui Kepres itu, lanjutnya, tidak akan ada lagi setiap lembaga jalan sendiri-sendiri dalam pengembangan UMKM ke depan. “Kami mengajak semua pihak, baik otoritas, lembaga pemberintahan,  pelaku industri keuangan dan seluruh masyarakat luas khususnya UMKM untuk bergerak bersama-sama seirama, untuk mensukseskan program andalan pemerintah yaitu, program Banga Buatan Indonesia. Program ini pada akhirnya  adalah stimulan bagi keberlanjutan pelaku UMKM Indonesia,” tutur dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika