REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Beberapa investor dan juru kampanye mengungkapkan kekecewaannya atas pengungkapan, para pemimpin Bank Dunia menekan staf agar meningkatkan skor China dalam sebuah laporan berpengaruh yang memeringkat berbagai negara tentang betapa mudahnya melakukan bisnis di sana. Mereka juga mengatakan penghentian selanjutnya dari seri laporan tahunan Ease of Doing Business (EoDB) oleh Bank Dunia, sehingga mempersulit investor menilai di mana harus meletakkan uang mereka.
"Semakin saya memikirkan ini, semakin buruk kelihatannya," kata Tim Ash dari BlueBay Asset Management, seperti dilansir Reuters, Sabtu (18/9). Ia menambahkan, laporan yang diterbitkan sejak 2003 telah menjadi penting bagi bank dan bisnis di seluruh dunia.
"Setiap model kuantitatif risiko negara telah membangun ini menjadi peringkat. Uang dan investasi dialokasikan di belakang seri ini," ujar dia.
Sebuah investigasi oleh firma hukum WilmerHale, atas permintaan komite etika Bank Dunia, menemukan, kepala Bank Dunia termasuk Kristalina Georgieva yang sekarang kepala Dana Moneter Internasional (IMF) telah diterapkan tekanan yang tidak semestinya, demi untuk meningkatkan skor China dalam Laporan Doing Business 2018. Pada saat itu, pemberi pinjaman multilateral yang berbasis di Washington sedang mencari dukungan China guna peningkatan modal besar.
Georgieva mengatakan, dia tidak setuju secara mendasar dengan temuan dan interpretasi dari laporan tersebut, yang dirilis pada Kamis, dan telah memberi pengarahan kepada dewan eksekutif IMF. Kelompok advokasi Jaringan Keadilan Pajak menyambut baik penyelidikan oleh komite etik.
"Pertanyaan yang lebih besar bagaimana jika mungkin, Bank dapat menghilangkan korupsi yang tampak dari institusi tersebut," kata CEO kelompok yang berbasis di Inggris Alex Cobham di Twitter.
Para ekonom mengatakan, laporan semacam itu oleh Bank Dunia dan lainnya - berguna, tetapi telah lama rentan dimanipulasi. Mereka mengatakan beberapa pemerintah, terutama di negara-negara pasar berkembang yang ingin menunjukkan kemajuan dan menarik investasi, dapat menjadi terobsesi dengan posisi mereka dalam laporan. Kemudian menilai segala sesuatu mulai dari kemudahan membayar pajak hingga hak hukum.
Uni Emirat Arab, peringkat ke-16 dalam laporan terbaru pada 2020, telah menargetkan peringkat teratas pada 2021. Sementara Rusia naik peringkat ke-28 pada 2020 dari peringkat ke-120 yang suram pada 2011. Presiden Vladimir Putin memberikan tantangan bagi negara supaya masuk ke-20 teratas pada akhir dekade terakhir.
Ketika diminta mengomentari Bank Dunia yang membuang peringkat, Juru Bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan pada Jumat lalu, "Tugas meningkatkan iklim bisnis tidak terkait dengan keberadaan peringkat apa pun. Peringkat hanyalah tolok ukur,"
Penelitian sebelumnya oleh Bank Dunia menunjukkan, arus investasi asing langsung lebih tinggi bagi ekonomi yang berkinerja lebih baik dalam laporannya. Hanya saja, Kepala Ekonom di Renaissance Capital Charles Robertson mengatakan, skor kemudahan melakukan bisnis telah kehilangan kredibilitas selama bertahun-tahun.
Beberapa negara mempekerjakan perusahaan investasi, termasuk perusahaannya sendiri, dan bahkan mantan pemimpin pemerintahan menasihati mereka tentang cara meningkatkan peringkat mereka. "Ada perbedaan besar antara peringkat korupsi beberapa negara dan skor kemudahan melakukan bisnis, yang menyiratkan bahwa ini hanya peningkatan nilai nominal daripada mencerminkan perubahan ekonomi yang mendasarinya," kata dia.
Manajer investasi negara berkembang yang berfokus pada pasar Ashmore Group melibatkan penyedia data pihak ketiga yang menggunakan temuan Doing Business sebagai salah satu sumber mereka. Hanya saja pada akhirnya mengandalkan penelitiannya sendiri untuk keputusan investasi, kata Gustavo Medeiros, wakil kepala penelitian Ashmore di investasi perusahaan.
"Ketika perusahaan ingin melakukan investasi asing langsung, laporan tersebut merupakan peta jalan yang berguna untuk memahami di mana potensi masalah. Kemudian mereka dapat pergi dan melakukan uji tuntas," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika