Jumat 06 Aug 2021 16:36 WIB

Menkeu Harap Kontribusi Non-APBN Dorong Pertumbuhan Ekonomi

PDB kuartal II 2021 ditopang realisasi belanja negara yang tumbuh mencapai 9,3 persen

Rep: Novita Intan/ Red: Nidia Zuraya
Menteri Keuangan, Sri Mulyani
Foto: ANTARA/PUSPA PERWITASARI
Menteri Keuangan, Sri Mulyani

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menyebut faktor non anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dapat mampu berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini mengingat pertumbuhan ekonomi pada kuartal dua 2021 sebesar 7,07 persen.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan faktor non APBN dapat semakin stabil, sehingga bisa terjadi pada kuartal selanjutnya. “Ke depan kontribusi faktor non APBN dalam pertumbuhan ekonomi diharapkan semakin stabil dan besar, sehingga menopang berlanjutnya proses pemulihan ekonomi nasional secara bersama yaitu konsumsi, investasi, ekspor-impor, dan belanja pemerintah,” ujarnya saat konferensi pers KSSK secara virtual, Jumat (6/8).

Berdasarkan catatan Sri Mulyani, produk domestik bruto (PDB) ditopang realisasi belanja negara yang tumbuh tinggi mencapai 9,38 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pada periode saat ini, belanja negara bukan jadi satu-satunya faktor pengungkit ekonomi. 

Tercatat investasi naik 7,54 persen. Lalu, ekspor dan impor mengalami lonjakan yang sangat tajam dan masing-masing tumbuh 31,78 persen dan 31,22 persen. “Jadi ini adalah momentum rebound dan recovery yang sangat cepat. Ini sejalan dengan kinerja ekonomi global dan mengakibatkan meningkatnya harga-harga komoditas,” ucapnya.

Jika dilihat secara makro, Sri Mulyani menuturkan ada tiga pendukung pertumbuhan ekonomi nasional. 

“Jadi ada faktor penguatan ekonomi global, countercyclical pemerintah, serta moneter dan sektor keuangan,” ucapnya.

Tak hanya itu, pertumbuhan kuartal dua 2021 juga didorong oleh konsumsi pemerintah tumbuh 8,06 persen, sehingga mendorong pertumbuhan konsumsi masyarakat sebesar 5,93 persen.

Konsumsi masyarakat yang berkontribusi 55 persen terhadap PDB merupakan hasil dari berbagai kebijakan pemerintah dalam mendukung daya beli masyarakat. Adapun kebijakan tersebut meliputi program bantuan sosial, diskon tarif listrik, relaksasi PPnBM kendaraan bermotor, relaksasi PPN DTP perumahan, dan inflasi yang relatif terkendali.

Sri Mulyani melanjutkan realisasi pertumbuhan 7,07 persen turut didorong oleh dua mesin penggerak ekonomi lainnya yang juga berada level positif yakni investasi dan ekspor dengan masing-masing tumbuh 7,54 persen dan 31,8 persen.

“Komponen investasi mencatatkan pertumbuhan tinggi 7,54 persen ini terutama ditopang investasi sektor bangunan sejalan dengan belanja modal pemerintah yang relatif tinggi 90 persen,” ucapnya. 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement