REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Soeharso Monoarfa, mewanti-wanti Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai kebocoran data. Hal itu disinggung lantaran banyaknya kasus kebocoran data yang terjadi akhir-akhir ini.

Menurut dia, kasus-kasus kebocoran data yang terjadi itu sangat meresahkan masyarakat. ‘’Meskipun tidak mungkin terjadi di BPS, tapi itu menjadi tantangan bagi BPS untuk disikapi secara responsif sehingga bisa menjamin kerahasiaan data dan keamanannya," kata Soeharso di Jakarta, Jumat (25/6).

Ia mengatakan, kemajuan teknologi saat ini menjadi tantangan bagi BPS untuk bisa mengelola big data. Hal itu seharusnya bisa dimanfaatkan agar dapat memberikan data resmi yang cepat dan tepat waktu.

Pasalnya, saat ini banyak produsen-produsen data akurat yang bisa bekerja cepat. "Data akurat yang cepat akan memberikan nilai tambah dan sangat bermanfaat bagi pemerintah pusat," ujar Soeharso.

Sebab, data yang berkualitas akan berdampak pada ketepatan kebijakan yang diambil. "Apalagi di saat pandemi seperti ini, data berkualitas dan aktual dengan analisis sangat baik, diperlukan. Bukan hanya oleh pemerintah tapi masyarakat dan dunia usaha," ujarnya.

Soeharso menyampaikan, pemerintah berharap BPS sebagai lembaga otoritas data, terus meningkatkan kiprah dan menghasilkan data berkualitas serta tepercaya. Menurut dia, tuntutan atas data akurat, objektif, juga cepat dan kredibel sangat penting ketika pemerintah juga harus mengambil kebijakan dalam waktu cepat.

Pada Jumat (25/6), Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan penggantian pimpinan. Sekretaris Utama BPS, Margo Yuwono resmi menjabat Kepala BPS menggantikan Suhariyanto yang sebelumnya memimpin BPS sejak 2016.

Ikuti Whatsapp Channel Republika