REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Proses konversi Bank Nagari menjadi bank syariah terkendala beberapa persoalan. Di antaranya adanya kekhawatiran akan ada deposan yang menarik uangnya dari Bank Nagari.

"Oleh sebab itu, Gubernur Sumbar langsung mengunjungi deposan besar yang nilainya ratusan miliar," kata Sekretaris Daerah Provinsi Sumatra Barat yang juga sebagai Komisaris Utama Bank Nagari, Benny Warlis, Ahad (20/6).

Benny menyebut, Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi dan Wakil Gubernur Audy Joinaldy melakukan banyak pertemuan dengan para deposan Bank Nagari. Tujuannya, supaya deposan tidak menarik uangnya dari Bank Nagari dan mendukung konversi Bank Nagari menjadi bank syariah.

Hasilnya, Benny menambahkan, ada lima deposan yang sudah menyatakan dukungan penuh atas rencana konversi Bank Nagari menjadi bank syariah.

Kini, konversi Bank Nagari menjadi bank syariah sudah mendapat dukungan dari banyak pihak. Bahkan, pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) siap memberikan bantuan dari sisi sumber daya manusia, teknologi, dan pelatihan-pelatihan yang diperlukan.

"Bank Nagari Syariah bukan kompetitor, melainkan maju bersama dengan BSI untuk membangun bank syariah di Indonesia," ucap Benny.

Keputusan Konversi Bank Nagari atau PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sumatra Barat menjadi bank syariah disepakati pada rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) pada 30 November 2019 lalu secara aklamasi oleh para pemegang saham.

RUPSLB memberi tenggat proses konversi selama dua tahun. Yang artinya pada 30 November 2020, Bank Nagari sudah harus menjadi bank syariah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika