REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat penyaluran portofolio hijau yang dilakukan oleh perbankan sebesar Rp 809,75 triliun. Hal ini seiring dengan implementasi penerapan keuangan berkelanjutan untuk lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik serta penerbitan green bonds.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan stakeholder telah merespons kebijakan-kebijakan OJK dalam bidang keuangan berkelanjutan ini antara lain, implementasi pembiayaan berkelanjutan di delapan bank peserta pilot project first movers, yang dilanjutkan dengan bergabungnya lima bank lain.

Selain itu, OJK melaporkan penerbitan green bonds oleh PT Sarana Multi Infrastruktur sebesar Rp 500 miliar. "Kemudian peningkatan nilai indeks SRI Kehati, sehingga saat ini telah memiliki dana kelolaan sebesar Rp 2,5 triliun. Terakhir, penerbitan ESG leaders index oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk mewadahi permintaan yang tinggi atas reksa dana dan ETF bertema ESG," ujarnya dalam keterangan resmi seperti dikutip Rabu (16/6).

OJK juga telah mengeluarkan insentif untuk mendukung Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBL BB) melalui pengecualian Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dalam proyek produksi KBL BB, serta keringanan penghitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) dan penilaian kualitas kredit dalam pembelian KBL BB oleh konsumen. 

Ke depan, sambung dia, pihaknya telah mengidentifikasi beberapa program dan menjadikan keuangan berkelanjutan sebagai salah satu inisiatif strategis OJK antara lain mencakup penyusunan taksonomi sektor hijau, yang dapat dijadikan panduan untuk mengembangkan inovasi produk dan/atau jasa keuangan berkelanjutan.

Kemudian pengembangan insentif dan disinsentif keuangan berkelanjutan, peningkatan capacity building bagi internal maupun eksternal lembaga jasa keuangan dan juga pengembangan strategi komunikasi keuangan berkelanjutan untuk seluruh stakeholder dan juga masyarakat luas.

"Kami optimis bahwa melalui koordinasi yang baik dalam penyusunan kebijakan dan regulasi, serta kerja sama dan koordinasi yang tinggi dari seluruh pihak yang terkait, maka keuangan berkelanjutan di Indonesia akan dapat diterapkan dengan optimal untuk mencapai tujuan bersama, yaitu pencapaian dalam Paris Agreement dan 17 tujuan SDG (Sustainable Development Goals)," ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika