REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) dan juga Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan pandemi menjadi momentum dalam memperbaiki tata kelola BUMN. Erick mengatakan kondisi BUMN saat ini mengalami tekanan yang mana 90 persen BUMN terdampak pandemi.

"Kalau kita libat labanya menurun, tetapi justru saya rasa ini jadi bagian yang tepat saat ini bahwa BUMN sudah saatnya kita rapikan. Buat apa punya 143 BUMN, toh dividen cuma dari 10 BUMN," ujar Erick saat menjadi pembicara utama dalam halal bi halal Majelis Nasional Kahmi bertajuk "Jihad Ekonomi untuk Kemajuan Bangsa" pada Senin (14/6) malam.

Erick tak ingin banyaknya jumlah BUMN justru mematikan pelaku usaha lain. Padahal, ucap Erick, BUMN hadir sebagai lokomotif penyeimbang perekonomian. Erick mengatakan BUMN tak sekadar mencari keuntungan, melainkan juga memiliki kewajian dalam pelayanan sosial.

"Kalau (BUMN) jumlahnya banyak, ya tidak sehat juga, tidak ada hasilnya, akhirnya cuma jadi sapi perah karena itu sejak awal kami memberanikan diri bahwa BUMN tidak usah banyak-banyak," ucap Erick.

Erick bersyukur Kementerian BUMN saat ini telah berhasil menciutkan jumlah BUMN dari 143 BUMN menjadi 41 BUMN dan memangkas jumlah klaster dari 27 BUMN menjadi tinggal 12 klaster BUMN. Erick menginginkan klaster-klaster BUMN mengikuti jejak klaster himpunan bank negara (Himbara) dan klaster telekomunikasi.

Erick mengatakan BUMN-BUMN yang berada dalam dua klaster tersebut memiliki kinerja yang baik meski menghadapi pasar bebas dan bersaing dengan perusahaan swasta maupun asing.

"Kita harap klaster lain seperti itu. BUMN harus bisa bersaing tapi tetap lokomotif pembangunan dan kesejahteraan memang tidak mudah tapi ini harus kita lakukan dalam waktu cepat karena kebetulan pandemi membangunkan BUMN dan negara dari tidur," lanjut Erick.

Erick mengaku telah memiliki sejumlah peta jalan dalam membenahi BUMN. Pertama, memetakan BUMN berdasarkan fokusnya, mulai dari yang memang berfokus pada bisnis atau BUMN yang tetap mengemban amanah melakukan kewajiban sosial selain menjaga aksi korporasi. Kedua, lanjut Erick, BUMN harus menjadi ekosistem bagi seluruh pelaku usaha, baik swasta, daerah atau UMKM. Ketiga, melakukan digitalisasi, perubahan ekonomi digital, percepatan teknologi, dan inovasi harus menjadi fondasi.

"Apakah yang namanya hilirisasi pertambangan, yang namanya nikel sekarang bisa jadi baterai listrik. Hilirisasi ekonomi digital, ini yamg menyeramkan, bicara e-commerce sudah babak belur ketika UMKM ciptakan produk Rp 200 ribu, masuk barang asing harga Rp 25 ribu dengan kualitas sama," ungkap Erick.

Erick juga meminta BUMN memperbaiki proses bisnis yang baik dan tak lagi mengacu pada proses per proyek. Erick tak ingin BUMN asal menggarap proyek yang secara ekonomi tidak layak untuk dikerjakan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika