REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian), Airlangga Hartarto, bertemu dengan President Designate of the United Kingdom untuk COP26 (Climate Change Conference of the Parties), Alok Sharma, Selasa (1/6). Pertemuan itu membahas sejumlah hal terkait COP26 Forest, Agriculture and Commodity Trade (FACT). Termasuk persiapan, kesiapan, dan keikutsertaan Indonesia dalam Konferensi COP26 yang akan digelar di Glasgow, Inggris pada 1 sampai 12 November mendatang.
COP26 akan fokus pada upaya percepatan penghapusan penggunaan batu bara, pengurangan deforestasi, percepatan peralihan ke kendaraan listrik dan mendorong investasi dalam energi terbarukan. Pertemuan ini juga memfinalisasikan Paris Rulebook atau aturan rinci untuk implementasi Paris Agreement dan mempercepat aksi mengatasi krisis iklim melalui kolaborasi antara pemerintah, bisnis, maupun masyarakat sipil.
Dalam pertemuan itu, Indonesia akan menjadi co-chair bersama Inggris. “Pemerintah Indonesia kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung kesuksesan Konferensi COP26 mendatang. Upaya pelestarian lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan harus tetap menjadi fokus, di tengah masa pemulihan ekonomi setelah pandemi Covid-19,” ujar Airlangga melalui keterangan resmi, Selasa (1/6).
Dalam upaya mengurangi dampak perubahan iklim, kata dia, pemerintah Indonesia telah mengadopsi sejumlah kebijakan. Di antaranya dokumen Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional atau Nationally Determined Contribution (NDC).
Melalui NDC, Pemerintah Indonesia berkomitmen mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen tanpa syarat atau dengan usaha sendiri. Lalu sebanyak 41 persen bersyarat atau dengan dukungan internasional yang memadai pada 2030.
Selain itu, Pemerintah Indonesia juga telah melakukan penguatan sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO). Sekaligus mengimplementasikan beberapa praktik keberlanjutan, seperti Timber Legality Assurance System (SVLK) dan Sustainable Natural Rubber Platform (SNARPI).
Airlangga juga mengapresiasi kerja sama Indonesia dan Inggris dalam program Strengthening Palm Oil Sustainability in Indonesia (SPOSI) yang bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan produksi minyak kelapa sawit berkelanjutan. Upaya ini dilakukan dengan memperkuat kapasitas pengusaha kecil dan memperbagus penerimaan produk minyak sawit Indonesia di dunia internasional.
Pada 15 April 2021, telah dilaksanakan COP26 FACT Dialogue Ministerial Roundtable yang dipimpin oleh Lord Zach Goldsmith (Co-chair Inggris). Dalam pertemuan itu, Indonesia dan Inggris mendorong finalisasi Joint Statement on the Principles for Collaboration yang berisikan prinsip-prinsip kerja sama dan kolaborasi pada tingkat tinggi, serta komitmen bekerja sama mengembangkan peta rencana aksi kolektif terkait perlindungan hutan, promosi perdagangan, dan pembangunan melalui 4 tema Working Group (WG), yaitu WG Trade and Markets Development, WG Smallholder Support, WG Traceability and Transparency, dan WG Research, Innovation and Technology.
Saat ini tercatat ada 21 negara yang sudah mendukung draft Joint Statement tersebut. Meliputi Belgia, Brazil, Kolombia, Denmark, Perancis, Gabon, Ghana, Jepang, Korea, Liberia, Malaysia, Belanda, Nigeria, Norwegia, Paraguay, Peru, Spanyol, Britania Raya, dan Uruguay.
Ikuti Whatsapp Channel Republika