REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto mengatakan bahwa sektor pertanian merupakan kontributor utama pada program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), karena selalu tumbuh positif dan menjadi bantalan ekonomi selama pandemi Covid 19.
"Hal ini terlihat dari laju pertumbuhan sektor pertanian tahun 2020 yang mencapai 1,75 persen dan pada kuartal I-2021 tetap tumbuh sebesar 2,95 persen (yoy)," ujar Airlangga dalam Indonesia Food Summit 2021, Selasa (25/5).
Pertanian, lanjut Airlangga bisa dibilang sebagai resilensi dari semua sektor yang ada. Apalagi pertumbuhanya terjadi disaat sektor lain mengalami kontraksi yang cukup dalam.
Adapun, kontributor utama pertumbuhan ekonomi dari sisi demand masih berasal dari konsumsi rumah tangga dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dengan share 88,91 persen. Sedangkan dari sisi supply nilanya mencapai 64,56 persen.
"Masing-masing berasal dari sektor pertanian, industri, perdagangan, kontruksi, dan pertambangan," katanya.
Tak cukup sampai disitu, pertumbuhan sektor pertanian juga terjadi pada nilai ekspor periode Januari-April 2021 sebesar 1,38 miliar dolar AS atau naik sebesar 15,96 persen terhadap periode yang sama di tahun 2020.
"Dengan demikian kinerja ekspor pertanian memberikan kontribusi sebesar 2,05 persen terhadap ekspor Indonesia," katanya.
Dari sisi kesejahteraan petani, Nilai Tukar Petani (NTP) mengalami tren perbaikan dibandingkan saat awal pandemi. NTP misalnya pernah diangka 99,47 pada Mei 2020 akibat penurunan demand Horeka (Hotel, Restoran, dan Katering). Namun grafiknya terus membaik menjadi 102,93 pada April 2021 seiring dengan peningkatan aktivitas.
"Sedangkan dari sisi penyediaan pangan di tingkat konsumen, inflasi bahan makanan tetap terjaga sebesar 3,48 persen pada tahun 2020, lalu pada Januari sampai dengan April 2021 sebesar 1,8 persen, lebih rendah dari tahun 2020," katanya.
Airlangga mengatakan, terjaganya NTP di tingkat petani dan inflasi pangan di tingkat konsumen merupakan indikator positif atas implementasi kebijakan pangan dan pertanian dalam kerangka pemulihan ekonomi nasional (PEN).
"Alokasi anggaran program PEN Tahun 2021 sebesar Rp 699,43 T. Sampai dengan 21 Mei 2021 telah terealisasi sebesar 26,3 persen dari Pagu atau sekitar Rp183,98 T," katanya.
Disisi lain, pemerintah juga terus berupaya untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dengan mengimplementasikan Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya di sektor pertanian. Diantaranya mempermudan perizinan dan membentuk Badan Pangan Nasional, serta pembentukan Holding BUMN Pangan.
"Pemerintah juga berupaya menyinergikan BUMN untuk distribusi pangan dari daerah surplus ke daerah defisit, memperkuat kerjasama antar daerah dalam pemenuhan kebutuhan pangan, memperkuat cadangan pangan Pemerintah dan implementasi sistem resi gudang," tutupnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) mengatakan pertanian adalah sektor strategis dan menjadi salah satu pilar kekuatan negara. Dengan begitu maka tata kelola pertanian di suatu desa, kecamatan, kabupaten, hingga provinsi yang baik akan menghadirkan ketahanan pangan yang kuat.
Menurut Mentan SYL, ketika 34 provinsi yang ada di Indonesia memiliki ketahanan pangan yang kuat, maka akan berdampak pada kepentingan ekonomi nasional.
Ikuti Whatsapp Channel Republika