Mentan Syahrul mengakui pemerintah pusat memiliki keterbatasan anggaran sehingga apa yang menjadi harapan Gubernur Sumbar tersebut tidak bisa serta merta dilakukan. Menurutnya, pendistribusiannya bertahap dan tidak bisa semuanya langsung diberikan. Oleh karena itu, menurutnya, skema KUR dan pelembagaan petani dalam bentuk korporasi diharapkan menjadi jawaban.
"Bapak, Ibu, RMU yang ada di indonesia kurang lebih jumlahnya hanya 186 ribu unit, dan hemat saya, dana KUR bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki atau mengupgrade-nya," jelas Mentan.
Pengembalian dana pinjaman KUR di sektor pertanian tahun 2020 cukup sehat bagi sektor perbankan, pasalnya nilai Non Performing Loan (NPL) atau kredit macet hanya 0.6 persen dari total nilai pinjaman KUR.
"Alokasi KUR pertanian tahun 2021 sebesar Rp 70 triliun. Ini bisa dimanfaatkan dan akan berguna untuk membiayai pada pasca panen. Petani-petani kita ke depan harus sudah bisa menjual beras dengan packaging yang menarik. Penggilingan beras di desa-desa harus ditumbuhkan tapi saya harapkan berasnya jangan dijual kemana-mana karena ada konsumen yang pasti sekitar 4 juta yang terdiri dari PNS, anggota TNI/Polri dan juga kegiatan sosial," ungkap Mentan.
Sementara itu, narasumber lainnya, Menteri Perdagangan, M. Luthfi mengatakan bahwa harga gabah kering panen (GKP) Rp 4.200."tapi itu (harga-red) proses sebelum panen, harga setelah panen menjadi Rp 8.600 ada penambahan sekitar Rp 4.400. Jadi ini, kasarnya yang kerja dari pagi sampai sore itu Rp 4.200 tapi pasca-nya itu Rp 4.400, untuk mendapatkan beras medium. Ini ada yang mesti kita perbaiki bersama, kalau tadi ada kemungkinan losses sekitar 10 persen, bisa jadi mungkin lebih, mencapai 50 persen," kata Luthfi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
