REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menyebut porsi belanja pegawai anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) masih cukup tinggi. Tercatat secara rata-rata 34,7 persen dari belanja APBD digunakan belanja pegawai.

"Porsi belanja pegawai masih sangat tinggi. Dalam hal ini ada yang mencapai 53,9 persen seperti Pematang Siantar dan ada yang rendah seperti Papua Barat 9,15 persen," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani saat webinar seperti dikutip Rabu (5/5).

Tak cuma itu, porsi belanja barang dan jasa nonpelayanan juga masih tinggi pada APBD secara rata-rata 10,49 persen dari total belanja APBD. Bahkan di Mahakam Ulu porsi belanja sebesar 33,05 persen, sedangkan di Indramayu hanya 2,5 persen. 

"Belanja modal yang selama ini diharapkan menjadi belanja produktif kita lihat juga rata-rata baru 20,2 persen, di daerah Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) 47,8 persen dan Provinsi Jawa Barat hanya sekitar tujun persen," ungkapnya.

Dari sisi lain, rasio pajak dan retribusi daerah terhadap PDRB juga masih rendah dengan potensi belum tergali optimal. Dengan rata-rata hanya 0,49 persen, tertinggi di Badung sebesar 6,96 persen dan terendah ada di Deiyai sebesar 0,06 persen.

Kemudian sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) terhadap total belanja masih tinggi. Tercatat paling tinggi, SILPA terdapat di Palu sebesar 77,21 persen, sedangkan yang terendah ada di Tapanuli Selatan sebesar 8,85 persen, dengan rata-rata 7,83 persen.

"Jadi daerah di Indonesia begitu beragam dan bervariasi dalam kemampuan eksekusi anggarannya. Dampaknya dari sisi output terlihat apakah diukur dari akses air bersih, sanitasi, jalan, terlihat adanya perbedaan luar biasa antara daerah yang tertinggal dan daerah lain yang relatif bagus," ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika