REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menekankan kebijakannya untuk menyetop impor beras. Namun, menurutnya, langkah untuk menutup keran impor beras bukan tanpa syarat.

Produksi beras di dalam negeri harus dipastikan cukup terlebih dulu. "Oleh sebab itu kita tidak perlu yang namanya impor tapi itung-itungannya memang harus pasti. Karena ini menyangkut masalah perut, masalah makan rakyat itu dari sini," kata Jokowi dalam kunjungan kerja di Kabupaten Malang, Jawa Timur, Kamis (29/4). 

Dalam kunjungan kerjanya ke Malang, Jokowi ingin memastikan bahwa produksi beras di lapangan memang cukup kencang. Dengan begitu, ia yakin bahwa kapasitas produksi dan cadangan beras di dalam negeri mencukupi dan tak perlu mengimpor. 

"Bahwa produksi padi yang ada, panen yang ada betul-betul bisa memenuhi kebutuhan seluruh rakyat Indonesia, sehingga kalau dihitung betul betul ada barangnya, ada padinya yang dipanen kemudian nanti muncul produksi menjadi beras," katanya. 

Selain itu, Presiden Jokowi juga mengapresiasi penggunaan padi varietas IPB 3S yang ditanam di Kabupaten Malang. Dalam satu hektare sawah, penanaman padi varietas IPB 3S disebut bisa menghasilkan 12 ton gabah. Presiden pun berjanji akan menindaklanjuti dengan pihak IPB dan memperbanyak penggunaannya.

"Agar ini bisa dikembangkan dalam jumlah yang lebih besar lagi, sehingga ketahanan pangan kita kedaulatan pangan kita betul-betul bisa kita raih tanpa kita harus impor dari negara lain," kata presiden. 

Dalam kesempatan yang sama presiden juga berjanji untuk memberikan bantuan berupa alat mesin pertanian (alsintan) seperti mesin panen dan traktor.

Ikuti Whatsapp Channel Republika