REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 30/PMK.08/2021 tentang Tata Cara Pemberian Jaminan Pemerintah Pusat untuk Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN). Beleid ini merupakan pengganti PMK sebelumnya yakni PMK 60/PMK.08/2017.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Rahayu Puspasari mengatakan PMK 30 bertujuan untuk mengakomodasi dinamika perkembangan dan kebutuhan pelaksanaan PSN. Saat ini, proyek-proyek memerlukan jaminan pemerintah yang lebih efisien, efektif, transparan dan dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk berperan dalam pembangunan PSN.

“Selain itu, PMK ini berisi peraturan pelaksanaan setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 42/2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional pada tanggal 2 Februari 2021 sebagai turunan dari UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja,” ujarnya dikutip situs Kemenkeu, Selasa (6/4).

Puspa menjelaskan ada dua perubahan pengaturan dalam PMK 30 dibandingkan dengan sebelumnya. Pertama ketentuan mengenai keterlibatan Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI) dalam pemberian jaminan pemerintah yang diharapkan dapat mengakselerasi pelaksanaan proses pemberian jaminan pemerintah dan mengurangi risiko langsung kepada APBN.

“Keterlibatan BUPI sebagai BUMN di bawah Kemenkeu ditujukan agar proses dukungan pemerintah terkait penjaminan dapat dilaksanakan secara efektif dan profesional. Akan tetapi tetap mempertimbangkan tujuan pembangunan PSN dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum serta adanya sinergi dengan kebijakan penjaminan untuk program-program infrastruktur lainnya,” jelasnya.

Kedua, pengaturan mengenai ruang lingkup risiko politik dalam penjaminan PSN yang lebih tegas. Adapun pengaturan ini diharapkan dapat memberikan kepastian pengaturan kepada penanggung jawab proyek strategis nasional (PJPSN) dan badan usaha pelaksana PSN atas risiko-risiko politik apa saja yang dapat diberikan penjaminannya oleh pemerintah.

Sedangkan ketentuan mengenai keterlibatan BUPI dalam memberikan jaminan pemerintah disusun melalui skema pengaturan mengenai pemberian jaminan pemerintah. 

“Caranya yang pertama dengan pemberian jaminan pemerintah secara langsung oleh pemerintah sendiri. Selanjutnya, pemberian jaminan pemerintah secara bersama oleh pemerintah dan BUPI,” ucapnya.

Ketiga, pemberian jaminan pemerintah oleh BUPI sendiri. Dalam pemberian jaminan pemerintah, BUPI dapat dilibatkan semenjak pemrosesan usulan penjaminan, pelaksanaan penjaminan sampai dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan penjaminan.

“Penerbitan PMK ini diharapkan akan dapat lebih mempercepat proses pemberian jaminan pemerintah atas risiko politik pelaksanaan PSN, dan mendukung percepatan pembangunan infrastruktur PSN,” ucapnya.

Ke depan penerbitan PMK ini diharapkan semakin meningkatkan minat investor dan menumbuhkan iklim investasi, atas pelaksanaan pembangunan infrastruktur terutama atas pembangunan PSN melalui kerjasama yang saling menguntungkan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika