REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mendorong agar SDM Indonesia semakin melek digital. Adapun upaya tersebut dilakukan agar sumber daya manusia (SDM) tidak mudah didikte oleh negara luar.

"Kami masih memberi dukungan dari fiskal melalui SDM, karena era digital kalau manusia nya tidak siap maka kita didikte oleh sekelompok kecil atau daerah lain di luar Indonesia. Jadi persiapan untuk SDM melalui pendidikan dan vokasi menjadi penting," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani saat acara Pembukaan FEKDI dan Launching P2DD secara virtual Senin (5/4).

Menurutnya salah satu dukungan yang diberikan dan digencarkan dengan memberikan program kartu prakerja masa pandemi. Selain menjadi bantalan bantuan sosial, program ini juga bertujuan meningkatkan kemampuan dari SDM penerima manfaat.

"Seperti Kemenko Perekonomian koordinasi memberi program kartu pra kerja selama pandemi dan selama pandemi ini menggunakan infrastruktur digital. Dengan ini masyarakat kita mampu untuk terus berlatih melakukan up skilling dan up grading agar mereka tetap sesuai dan bisa mengikuti perubahan zamannya," katanya.

Pemerintah juga memberikan dukungan berupa beasiswa LPDP bagi mahasiswa yang menekuni bidang digital belajar ke luar. 

"Juga sekolah sekolah vokasi di-upgrade baik di bawah Kemendikbud maupun Kemenaker. Itu juga butuh dukungan fiskal yang luar biasa besar. Juga kita mengirim para siswa kita dalam LPDP yang juga menekuni bidang digital," ucapnya.

Sri Mulyani menyebut transformasi digital tidak mungkin terjadi apabila sebagian Indonesia belum terkoneksi dengan layanan internet. Sebab, tanpa dukungan internet daerah terluar, terdepan dan tertinggal (3T) akan semakin tertinggal.

"Transformasi digital tidak mungkin terjadi kalau sebagian Indonesia belum terkoneksi dengan layanan internet, karena mereka akan semakin tertinggal," ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika