"Saya pikir semua petani berharap rencana impor dibatalkan. Itu sangat menyakiti hati petani yang sudah didorong pemerintah untuk terus berproduksi," kata dia.
Koordinator Nasional Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), Said Abdullah, mengatakan, alasan pemerintah mengimpor beras untuk memperkuat cadangan beras nasional sulit diterima. Pasalnya, dalam 2-3 minggu ke depan stok beras akan mencapai puncaknya.
Sementara itu, khusus cadangan beras di Bulog jika masih terdapat kekurangan, seharusnya pemerintah memberikan stimulus agar penyerapan gabah petani oleh Bulog bisa lebih leluasa. Sebab, selama ini Bulog selalu kalah bersaing untuk menyerap gabah karena ketidakmampuan dalam persaingan harga dengan para tengkulak.
"Bukan malah melakukan impor. Ini tidak bisa dibenarkan karena sampai saat ini tidak ditemukan atau diberitakan kondisi terjadinya gangguan produksi," tegasnya.
Lebih lanjut Said mengatakan, pandemi nyatanya tidak cukup memberikan pelajaran bagi pemerintah. Ketergantukan pada impor akan menyebabkan rendahnya derajat ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. "Disaat negara-negara berlomba memperbaiki sistem pangan dalam negeri dengan memperkuat produksi dalam negeri. Apa pemerintah serius mewujudkan kedaulatan petani dan pangan?" katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
