REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Setelah penetapan harga pembelian pemerintah (HPP) 2023, Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (BAPANAS) berkomitmen untuk melakukan penyesuain harga pembelian pemerintah (HPP) gabah. Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) sangat menyambut baik itikad BAPANAS.
"Sudah bertahun-tahun Pemerintah tidak menyesuaikan HPP gabah, alhamdulillah pecah telur sejak 2023 dan akan dilakukan penyesuaian setiap tahunnya. Kami dan petani menyambut baik hal ini," ujar Subuh Prabowo, direktur eksekutif HKTI.
Proses penyesuaian HPP 2024 saat ini tengah berlangsung. BAPANAS mengundang dan berdiskusi dengan semua stakeholder pertanian. HKTI secara resmi telah mengusulkan HPP gabah kering panen (GKP) naik menjadi Rp6.757.
"HKTI berprinsip HPP harus menjamin 30 persen keuntungan plus 10 persen jaminan risiko dari biaya pokok produksi gabah per kilogramnya. Dari survey biaya pokok produksi ditambah keuntungan 30% dan jaminan resiko itulah HKTI usulkan HPP 2024 naik jadi Rp6.757," tegas Subuh Prabowo.
"HPP ini jadi insentif dan ikhtiar untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Petani harus dijamin untung, sehingga petani semakin bergairah untuk menanam padi. Muaranya petani sejahtera dan ketersediaan pangan meningkat," urai Subuh Prabowo.
HKTI berharap dengan HPP baru, BULOG harus semakin proaktif menyerap dan membeli gabah petani. BULOG harus segera penuhi gudang-gudangnya dengan menyerap gabah petani. Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dipenuhi dari gabah petani.
Untuk semakin menjamin kepastian harga gabah, HKTI mengusulkan konsep harga dasar dan harga tertinggi untuk gabah yang berlaku untuk semua usaha perberasan, BUMN dan swasta. Dan diberlakukan sanksi bagi yang membeli di bawah harga dasar atau sebaliknya. Yang pasti harga dasar harus menjamin minimal 30% keuntungan bagi petani. Harga dasar terutama diberlakukan saat panen raya yang biasanya harga gabah jatuh.
"Dengan konsep harga dasar dan harga tertinggi ini memberikan jaminan kepastian harga gabah kepada petani. Misal disepakati harga dasar Rp6.000 maka saat panen raya dengan gabah melimpah Bulog dan swasta tidak boleh membeli gabah petani di bawah harga dasar, jadi petani tidak rugi," tandas Subuh Prabowo.
Konsep harga dasar dan harga tertinggi, dalam pandangan HKTI, juga memberi jaminan harga kepada pelaku usaha perberasan dan konsumen. Harga gabah dan beras menjadi relatif stabil dan terukur. Konsep ini sendiri pernah diterapkan pemerintah di masa Pak Harto dan terbukti berhasil.
"Harga dasar dan harga tertinggi ini juga fair untuk semua pelaku usaha perberasan mulai dari petani, penggilingan, dan pedagang beras. Juga bagi konsumen. Saya kira konsep ini patut dicoba diterapkan. Saya berharap BAPANAS bisa luangkan waktu untuk mendalami dan menerapkan konsep harga dasar dan harga tertinggi," pungkas Subuh Prabowo.
Ikuti Whatsapp Channel Republika