REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menyatakan insentif bebas pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) untuk mengungkit gairah konsumsi kelas menengah. Adapun pemberian diskon pajak ini berpotensi meningkatkan utilitas kapasitas produksi otomotif.

Plh Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Rahmat Widiana mengatakan insentif bebas PPnBM juga mengungkit gairah konsumsi rumah tangga kelas menengah dan menjaga momentum pemulihan pertumbuhan ekonomi.

“Diskon pajak ini untuk menjaga momentum pemulihan pertumbuhan ekonomi yang telah semakin nyata,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (1/3).

Dari sisi konsumen, lebaran dengan tradisi mudiknya juga diharapkan akan meningkatkan pembelian kendaraan bermotor yang kini pajaknya telah diskon pemerintah tersebut. "Tentunya hal itu bisa terlaksana apabila pandemi Covid-19 telah melandai," ucapnya.

Mulai 1 Maret 2021, Kementerian Keuangan resmi memberlakukan insentif PPnBM Nol persen bagi mobil baru demi mendongkrak pertumbuhan industri kendaraan bermotor. Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 20/PMK.010/2021 tentang PPnBM atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Anggaran 2021, tak ada batasan yang mengatur kelompok mana saja yang bisa memanfaatkan insentif tersebut.

Pasal 2 PMK 20/2021 sendiri menjelaskan insentif PPnBM mobil akan berlaku untuk jenis sedan atau station wagon dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel atau semi diesel) berkapasitas hingga 1.500 cc. Insentif juga bisa diberikan untuk kendaraan bermotor pengangkutan kurang dari 10 orang termasuk pengemudi sedan atau station wagon, dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi dengan sistem satu gardan penggerak 4x2 berkapasitas isi silinder sampai 1.500 cc.

Namun relaksasi PPnBM hanya diberikan jika tingkat komponen dalam negeri yang dimanfaatkan dalam kegiatan produksi mobil minimal 70 persen. Adapun besaran diskon pajak yang diberikan berbeda-beda tergantung masa terutang pajak. 

Pertama, pemerintah akan membebaskan atau mendiskon 100 persen pembayaran PPnBM yang terutang pada Maret sampai Mei 2021. Lalu, PPnBM yang terutang pada Juni sampai Agustus 2021 akan diberikan diskon menjadi 50 persen. Terakhir,  PPnBM yang terutang periode September sampai Desember 2021 diberikan diskon sebesar 25 persen.

Ikuti Whatsapp Channel Republika