Ia menegaskan, sudah saatnya pemerintah meninggalkan praktik-praktik pertanian warisan sistem revolusi hijau yang mengandalkan input kimia, penggunaan lahan skala besar dan jenis pertanian monokultur. Hal ini karena terbukti berdampak langsung terhadap kerusakan lingkungan dan memicu terjadinya krisis iklim.

"Ini termasuk rencana pemerintah untuk melakukan sentralisasi produksi pangan melalui cetak sawah sampai dengan food estate. Ini bukan langkah yang bijak. Pemerintah harus mendorong petani di Indonesia menjalankan pertanian agroekologi yang sesuai dengan nilai budaya kita dan ramah terhadap alam,” tegasnya.

Terkait masalah ketidakadilan harga dan kesejahteraan petani, Agus Ruli menilai pemerintah harus memperkuat keberadaan koperasi sebagai kelembagaan ekonomi petani.

“Permasalahan rendahnya harga di tingkat petani dan problem distribusi, hal ini bisa diselesaikan dengan memperkuat koperasi-koperasi petani di tingkat basis atau daerah," ujarnya.

Melalui koperasi, petani bisa mengendalikan penyimpanan untuk dikonsumsi sendiri maupun untuk dijual langsung kepada konsumen. Pemerintah dalam hal ini juga dapat memberikan stimulus bagi koperasi petani, untuk dapat menyerap hasil produksi pertanian dengan harga yang layak,” terangnya.

Agus Ruli menambahkan, saat ini SPI juga tengah berfokus pada penguatan dan pengembangan 1000 koperasi di seluruh Indonesia. "Termasuk juga mendorong petani-petani anggota SPI untuk mempraktikkan pertanian agroekologi yang tidak memiliki ketergantungan pada input kimia namun tetap menghasilkan produksi yang baik," kata dia. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika