REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjelaskan maksud dan tujuan realisasi dari wacana membuat bank syariah berskala besar yang bisa berjajar di kancah nasional maupun global.
Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN, Nawal Nely mengatakan, PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) bisa membantu mempercepat perwujudan multiplier effect bagi ekonomi nasional.
"Melalui merger, diharapkan skala cakupan dan layanan perbankan syariah bisa semakin menjangkau masyarakat," kata Nely dalam Webinar Syariah Outlook Ekonomi Syariah Indonesia 2021, Selasa (19/1).
Apalagi, nantinya BSI akan beroperasi dengan mengandalkan keberadaan 1.200 cabang dan 20 ribu lebih pekerja yang tersebar di seluruh Tanah Air. Disertai dengan aset yang besar dan talenta-talenta terbaik dari tiga bank syariah.
Diharapkan dalam peta perbankan di Indonesia, BSI akan menduduki ranking tujuh atau delapan berdasarkan skala asetnya. Secara global, BSI akan menjadi satu dari 10 bank bank syariah teratas pada level global.
Nely mengatakan, efisiensi biaya terhadap pendapatan secara kolektif juga akan membaik jika skala aset perbankan syariah ini disatukan. Harapannya adanya konsolidasi, rasio biaya terhadap pendapatan ini bisa menurun ke 45 persen hingga 50 persen.
"Ini sebuah perjalanan yang harus dimulai sekarang, Kementerian BUMN berharap proses konsolidasi BSI sepanjang 2021 berjalan lancar," kata dia.
Di masa sekarang, Nely mengatakan memang seharusnya konsolidasi dilakukan untuk memperkuat posisi masing-masing pemain di perbankan. Agar bisa menjaga relevansi penawaran produk ke nasabah maupun menjaga tata kelola yang baik.
Ia juga berharap keberadaan BSI bisa membawa pengaruh signifikan pada masyarakat. Dengan konsolidasi, lebih dari sekadar legal, tapi juga secara operasional, sistem, dan pelayanan yang terbaik.
"Next step setelah merger tentu kita realisasikan sinergi yang akan mulai kita rasakan adalah transformasi," kata dia.
Setelah bergabung, BSI akan memiliki sekitar 14,9 juta nasabah di seluruh Indonesia. Total asetnya diperkirakan sekitar Rp 240 triliun. Selain itu punya kapabilitas SDM, jaringan, produk, sistem TI, dan permodalan yang lebih baik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
