Sri mengatakan, pemerintah memiliki 11 immediate outcome yang akan dievaluasi sebelum menjadi anggota FATF. Sebanyak enam di antaranya berada di bawah tanggung jawab menteri keuangan. Di antaranya terkait risiko kebijakan dan koordinasi, kerjasama internasional hingga TPPU investigasi dan penyitaan.
Sri berkomitmen akan menyelesaikan kebutuhan untuk evaluasi FATF dua bulan mendatang. "Diharapkan, untuk tahun ini, kita bisa masuk sebagai FATF karena Indonesia adalah satu-satunya di G20 yang belum masuk FATF," ucap mantan direktur pelaksana Bank Dunia tersebut.
Sebelumnya, dalam keterangan resmi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), penetapan Indonesia sebagai bagian dari FATF merupakan poin sangat penting. Sebab, FATF adalah suatu forum kerjasama antar negara yang bertujuan menetapkan standar global rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta hal-hal lain yang mengancam sistem keuangan internasional.
Indonesia sebagai salah satu kekuatan ekonomi besar dunia dan anggota G-20, sudah selayaknya berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan strategis yang dapat menentukan sistem keuangan internasional.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
