REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perencana Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, mengatakan pandemi Covid-19 masih menjadi tantangan pembangunan di tahun depan. Pengurangan jam kerja hingga meningkatnya pengangguran akibat pandemi menekan daya beli masyarakat.
Menurut Suharso, faktor tersebut yang menyebabkan tingkat konsumsi rumah tangga turun, sehingga memberikan kontribusi negatif bagi pertumbuhan ekonomi. "Bagaimana menangani pandemi ini secara cepat, tepat, terukur dan holistik menjadi tantangan yang harus dihadapi," kata Suharso, Selasa (22/12).
Untuk itu, menurut Suharso, memetakan sektor mana yang paling parah, moderat, dan ringan akibat pandemi sangat penting dilakukan. Pasalnya masih ada sektor ekonomi yang bertahan bahkan justru meningkat di tengah pandemi seperti e-commerce, logistik, food delivery, teknologi, obat-obatan, hingga ekonomi kreatif.
Pada 2021, Suharso mengatakan, Bappenas akan menata kembali dan memperkuat industri, pariwisata dan investasi. Bappenas juga mendorong sentra-sentra ekonomi baru skala kecil dan menengah yang tersambung dengan konektivitas antarwilayah.
Sektor lainnya yang perlu juga diperhatikan yaitu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Bappenas akan fokus mengembangkan sektor UMKM melalui pemberian insentif fiskal untuk mengurangi beban operasional, penyediaan modal kerja serta memfasilitasi transformasi usaha termasuk digitalisasi usaha.
Selain itu, pada 2021 Bappenas juga mendorong pembangunan lingkungan hidup, energi baru terbarukan (EBT), pembangunan rendah karbon serta mitigasi perubahan iklim. Hal tersebut sebagai cerminan dari upaya Indonesia menuju green econony bahkan blue economy.
"Walaupun pandemi memberikan pukulan yang kuat terhadap ekonomi, berbagai riset menyimpulkan pandemi memberikan dampak positif bagi lingkungan. Emisi gas buang dari kendaraan bermotor dan asap industri menurun diberbagai negara. Karena itu new reality saat ini mendorong pentingnya industri yang berbasis energi baru terbarukan," tutup Suharso.
Ikuti Whatsapp Channel Republika