REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan, efektivitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam mengurangi dampak negatif pandemi Covid-19 tidak hanya bergantung pada Kemenkeu. Efektivitasnya sangat tergantung pada pelaksanaan di lintas kementerian, lembaga dan pemerintah daerah.
Sri menjelaskan, kolaborasi akan mendukung pelaksanaan APBN yang tepat sasaran, tepat waktu dan tepat kualitas. "Untuk itu, koordinasi dan kolaborasi antara Kementerian/Lembaga serta dengan pemerintah daerah sangat penting dan menentukan," tuturnya dalam Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2021 di Jakarta, Rabu (25/11).
Sri menuturkan, keuangan negara merupakan instrumen utama dan sangat penting dalam menghadapi krisis akibat pandemi Covid-19. Pelebaran defisit APBN diharapkan mampu menjadi kekuatan countercyclical dari pelemahan ekonomi.
Pada kuartal III, Sri menambahkan, konsumsi pemerintah melalui belanja APBN mampu tumbuh positif 9,8 persen, meningkat dari kontraksi 6,9 persen pada kuartal sebelumnya. "Akselerasi belanja APBN tersebut mampu mendorong kembali pertumbuhan ekonomi yang terpukul berat akibat Covid-19 pada kuartal II," ujarnya.
Momentum perbaikan ini harus dijaga sebagai modal pemulihan ekonomi tahun depan dengan proyeksi pertumbuhan di kisaran lima persen, membaik dari tahun ini yang diperkirakan tumbuh di zona negatif, yaitu antara minus 1,7 persen hingga minus 0,6 persen.
Meski proyeksi ekonomi domestik membaik, Sri menekankan, pemerintah akan terus waspada mengingat risiko ketidakpastian akibat pandemi yang masih tinggi. Keberhasilan dalam penanganan penyebaran virus akan menjadi faktor penting dalam menentukan akselerasi pertumbuhan ekonomi tahun depan.
Sebagai instrumen penting, Sri mengatakan, APBN harus dijaga agar tetap sustainable, sehat dan kredibel. Untuk itu, defisit diturunkan secara bertahap, namun pemulihan ekonomi harus tetap terjaga dan terakselerasi.
Pada 2021, pemerintah menargetkan defisit kas negara di level 5,7 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), membaik dibandingkan proyeksi 6,34 persen terhadap PDB tahun ini. Hal tersebut menggambarkan arah konsolidasi fiskal secara terukur dan bertahap, walaupun tetap ekspansif.
Sri menuturkan, disiplin fiskal dan efektivitas APBN sangat penting untuk mengembalikan kesehatan APBN. Hal ini hanya dapat diwujudkan dengan komitmen dan tanggung jawab seluruh Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah sebagai pengguna anggaran. "Baik untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat dan mendorong pemulihan pertumbuhan ekonomi," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika