REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Garuda Indonesia memastikan memenuhi seluruh hak karyawan tenaga kerja kontrak yang terdampak penyelesaian lebih awal masa kontrak kerja.
"Termasuk pembayaran di awal atas kewajiban perusahaan terhadap sisa masa kontrak karyawan," ujar Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa (26/10).
Ia menyampaikan, kebijakan itu mulai berlaku 1 November 2020 kepada sedikitnya 700 karyawan berstatus tenaga kerja kontrak. Sejak Mei 2020 mereka telah menjalani kebijakan unpaid leave sebagai imbas turunnya permintaan layanan penerbangan pada masa pandemi.
"Kebijakan itu merupakan keputusan sulit yang terpaksa kami ambil setelah melakukan berbagai upaya penyelamatan untuk memastikan keberlangsungan perusahaan di tengah tantangan dampak pandemi Covid-19," kata Irfan.
Sejak awal, lanjut dia, kepentingan karyawan merupakan prioritas utama bagi perusahaan. Ketika maskapai lain mulai mengimplementasikan kebijakan pengurangan karyawan, perusahaan terus berupaya mengoptimalkan langkah strategis guna memastikan perbaikan kinerja demi kepentingan karyawan dan masa depan bisnis Garuda.
"Namun demikian pada titik ini, keputusan berat tersebut terpaksa harus kami tempuh di tengah situasi yang masih penuh dengan ketidakpastian ini," ungkap Irfan.
Irfan menambahkan, manajemen Garuda menyampaikan terima kasih kepada karyawan yang terdampak kebijakan itu, atas dedikasi dan kontribusi yang telah diberikan terhadap perusahaan hingga saat ini.
Kondisi pandemi ini, kata Irfan melanjutkan, memberikan dampak jangka panjang tak terduga terhadap kinerja perusahaan. Kondisi Garuda sampai saat ini belum menunjukkan perbaikan yang signifikan.
Namun, Garuda meyakini segala langkah dan upaya perbaikan yang terus akan dilakukan ke depan dapat mendukung upaya pemulihan kinerja Garuda. Agar Garuda dapat bertahan melewati krisis pada masa pandemi dan juga menjadi penguat pondasi bagi keberlangsungan perusahaan di masa yang akan datang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
