REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menyatakan pemanfaatan tenaga nuklir sebagai pembangkit listrik tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Opsi penggunaan nuklir untuk memenuhi kebutuhan energi nasional masih menjadi opsi terakhir yang akan dipertimbangkan pemerintah.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana mengungkapkan, kebijakan penggunaan nuklir pada dasarnya tidak dilarang di Indonesia. Namun, yang harus diingat Indonesia memiliki sumber Energi Baru Terbarukan (EBT) yang belum dimanfaatkan dengan optimal.

"Masih ada panas bumi. Indonesia punya potensi terbesar di dunia karena ada banyak gunung api. Ada air, biomassa, sampai tenaga surya. Itu semua belum didayagunakan," kata Rida, Jumat (16/10).

Dengan pertimbangan seperti itu, sumber EBT masih belum dikembangkan. Sesuai kebijakan, pemerintah masih konsisten menempatkan nuklir jadi pilihan terakhir.

Menurut Rida, dari sisi perencanaan, nuklir memang sempat dinilai sebagai pembangkit listrik yang mahal dan harus dibangun dengan kapasitas raksasa. Namun, belakangan ada teknologi yang terus berkembang sehingga yang sifatnya moduler dan kecil.

Teknologi itu cocok untuk dibangun di daerah-daerah terpencil seperti di Indonesia timur. Bahkan sudah banyak yang menawarkan teknologi itu ke Indonesia. Hanya saja ketika sudah menyinggung tentang nuklir maka pembahasannya tidak akan berjalan tanpa ada rintangan.

"Kita juga harus tanya ke masyarakat luas, mau enggak? Surveinya membaik, sekitar 70 persen menerima kehadiran PLTN, terutama di Bangka maupun Kalimantan Barat. Meski begitu, kita harus tetap perhatikan yang 30 persen," ungkap Rida.

Banyak pihak khawatir jika fokus terhadap nuklir sebagai pembangkit listrik digenjot maka anugerah EBT lain yang lebih ramah lingkungan malah akan tidak dimanfaatkan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika