REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian memastikan akan terus memprioritaskan penanganan pandemi Covid-19 di bidang kesehatan untuk akselerasi pemulihan ekonomi. Khususnya dalam menghadapi ketidakpastian yang masih tinggi sepanjang 2020 dan 2021, seperti disampaikan Bank Dunia dalam laporan terbarunya.
Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo mengatakan, sesuai dengan analisis dari Bank Dunia, pemerintah fokus pada penanganan kesehatan. "Tanpa itu, akan sulit bagi ekonomi Indonesia pulih dalam waktu cepat," tuturnya, ketika dihubungi Republika.co.id, Rabu (30/9).
Yustinus menyebutkan, pemerintah sendiri sebenarnya sudah menjalankan berbagai kebijakan yang sejalan dengan rekomendasi Bank Dunia untuk memprioritaskan bidang kesehatan. Di antaranya dengan meningkatkan pengawasan di sembilan provinsi prioritas dan meningkatkan 3T (Testing, Tracing, Treatment).
Di sisi lain, Yustinus menambahkan, pemerintah juga meningkatkan kesiapan fasilitas kesehatan maupun tenaga kesehatan. Juga, aktif mengupayakan ketersediaan vaksin dan menyiapkan proses vaksinasi yang kini terus dibahas secara intensif antar kementerian.
Dari sisi ekonomi Yustinus menjelaskan, pemerintah juga mengupayakan agar ada akselerasi penyerapan anggaran. Berbagai skema insentif terus digodok dan dievaluasi. "Tujuannya, supaya bisa membantu semakin banyak warga dan pelaku usaha," ucapnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir mengatakan, ketidakpastian tidak hanya dirasakan di Indonesia. Semua negara kini menghadapi situasi serupa, setidaknya sampai vaksin bisa diproduksi secara masal dan didistribusikan ke masyarakat.
Senada dengan Yustinus, Iskandar mengatakan, program 3T terus digencarkan oleh pemerintah. Sosialisasi 3M (Mencuci tangan, Memakai masker, Menjaga jarak) juga digaungkan secara intensif ke masyarakat berbagai lapisan. Hal ini dibarengi dengan operasi yustisi yang tegas bagi masyarakat pelanggar 3M.
Selain itu, kerja sama internasional untuk mendapatkan vaksin dilakukan pemerintah secara progresif. Bahkan, Iskandar menjelaskan, pemerintah sudah menganggarkan uang muka pembelian vaksin Rp 3,8 triliun. "Ini dilakukan agar Indonesia dapat (urutan) awal untuk mendapatkan vaksin," katanya.
Percepatan realisasi anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan APBN 2020 disebutkan Iskandar sebagai upaya pemerintah dari sisi ekonomi. Langkah ini seiring dengan menganggarkan program PEN lanjutan pada 2021. Secara makro pun, pemerintah siap melakukan transformasi ekonomi dan perbaikan iklim investasi dengan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja.
Sebelumnya, Bank Dunia mencatat, Indonesia menjadi satu dari dua negara di kawasan Asia Timur dan Pasifik yang masih harus menghadapi tingginya prospek ketidakpastian. Indonesia dinilai belum berhasil mengendalikan pandemi Covid-19. Selain Indonesia, Bank Dunia juga menunjuk Filipina mengalami kondisi serupa.
Sampai saat ini, Indonesia belum memberlakukan kebijakan lockdown ketat dan mengandalkan pendekatan yang lunak. Pandangan ini disampaikan Bank Dunia dalam Laporan Ekonomi Bank Dunia untuk Kawasan Asia Timur dan Pasifik edisi Oktober, From Containment to Recovery, yang dirilis Selasa (29/9).
Dalam outlook terbarunya, Bank Dunia memproyeksikan ekonomi Indonesia tumbuh negatif 1,6 persen hingga minus dua persen. Angka ini turun dibandingkan outlook Bank Dunia sebelumnya, yaitu nol persen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
