REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah segera melakukan finalisasi terhadap perluasan program dan menindaklanjuti usulan program baru dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Khususnya program yang mampu menopang kehidupan masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah. Realokasi anggaran ke program lain yang tingkat penyerapannya lebih lancar juga akan terus didorong.
Rencana itu disampaikan dalam Sesi Panel Rapat Koordinasi Pimpinan (Rakorpim) Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) serta Kementerian/ Lembaga (K/L) pada Jumat (25/9). Rapat dilakukan di Kawasan Wisata Lagoi, Bintan, Kepulauan Riau.
Dalam rapat itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, penggunaan anggaran terus diarahkan agar tepat sasaran, efektif, dan efisien.
Pemerintah juga membahas agar dalam melaksanakan tugas tidak terjebak dalam peraturan yang menyulitkan kinerja kementerian. "Jangan takut mengeksekusi program selama proses penganggaran telah sesuai prosedur dan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku," ucapnya, dalam keterangan resmi yang diterima, Ahad (27/9).
Salah satu topik yang dibahas adalah vaksin. Airlangga menuturkan, pemerintah sedang menyelesaikan Roadmap Rencana Nasional dan Rancangan Peraturan Presiden mengenai Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19.
Kementerian Kesehatan menargetkan pengadaan vaksin akan sesuai target waktu pada akhir tahun 2020 sudah tersedia, dan mulai didistribusikan pada awal 2021. Sampai vaksin benar-benar diperoleh dan didistribusikan, Airlangga meminta masyarakat dihimbau untuk tetap melaksanakan Protokol 3M. "Kemenkes juga harus terus menjaga ketersediaan obat-obatan yang diperlukan," kata Airlangga.
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) juga menjadi isu yang dibahas. Airlangga menggarisbawahi, Pilkada merupakan momentum emas untuk mengoptimalkan peran Pemerintah Daerah dalam penanganan Covid-19 dan mengatasi dampak ekonomi dan sosial.
Dalam rapat itu, Airlangga menjelaskan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengimbau agar kampanye yang dilakukan oleh bakal Calon Kepala Daerah tetap terkait dengan upaya penanganan Covid-19. "Dan, bagaimana Kepala Daerah menangani pandemi di daerahnya," ucap Airlangga.
Dalam catatan yang disampaikan Airlangga, realisasi penyerapan anggaran PEN pada pekan ini sudah mencapai 40 persen. Hanya saja, ia tidak menyebutkannya secara lebih detail.
Airlangga hanya memaparkan, data Kementerian Ketenagakerjaan mencatat, rekening penerima Bantuan Subsidi Upah yang telah tervalidasi sampai dengan September 2020 mencapai 12,7 juta. Sementara itu, program PEN Kementerian Sosial juga berjalan dengan baik, yaitu telah terealisasi sebesar Rp 91,4 triliun atau 71 persen dari total anggaran Rp 128,2 triliun
Di sisi lain, program dukungan UMKM sudah terealisasi sebesar 64,5 persen dari pagu atau sebesar Rp 22,6 triliun.
Ke depannya, Airlangga mengatakan, pihaknya akan mendorong belanja BUMN dan K/L untuk penyerapan produk UMKM. "Selain itu, integrasi program-program K/L untuk mendorong transformasi digital dan agar program UMKM naik kelas juga terus diupayakan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika