Kamis 17 Sep 2020 14:10 WIB

Ahok Temui Erick Thohir Sampaikan Saran dan Kritik

Pertemuan Ahok dengan Erick terjadi setelah video berisi kritik terhadap Pertamina.

Menteri BUMN Erick Thohir bersama Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di Kantor Kementerian BUMN, Jumat (22/11).
Foto: dok. Kementerian BUMN
Menteri BUMN Erick Thohir bersama Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di Kantor Kementerian BUMN, Jumat (22/11).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menemui Menteri BUMN Erick Thohir pada hari ini, Kamis (17/9). Dalam kesempatan tersebut Ahok menyampaikan kritik dan saran terkait Pertamina kepada Erick Thohir.

"Tadi bertemu Menteri BUMN. Kritik dan saran yang saya sampaikan diterima dengan baik oleh Pak Erick," ujar Ahok dalam unggahan di akun media sosial Ahok @basukibtp, Kamis (17/9).

Baca Juga

Ia menyebutkan berkomitmen untuk menjaga soliditas teamwork dan terus melakukan transformasi BUMN. "Dan saya akan menjaga pesan Pak Erick, untuk menjaga soliditas teamwork dan terus melakukan transformasi BUMN," tegas Ahok.

Dalam akun media sosial yang diunggah Ahok itu, terlihat keduanya menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker dan menjaga jarak. Mantan Gubernur DKI Jakarta dan Erick Thohir sama-sama memakai baju batik.

Pertemuan Ahok dengan Menteri Erick itu terjadi setelah video berisi kritik terhadap Pertamina dan Kementerian BUMN beredar di media sosial beberapa hari lalu.

Sebelumnya, dalam video yang beredar di media sosial Ahok berpendapat Kementerian BUMN semestinya dibubarkan dan diganti dengan super holding seperti sistem Temasek Singapura, dengan nama Indonesia Incorporation.

Selain itu, Ahok juga menyampaikan kritik kepada Perum Peruri yang meminta dana sebesar Rp 500 miliar untuk proyek paperless di Pertamina.

Dalam video itu, Ahok juga menilai internal korporasi Pertamina perlu melakukan efisiensi, terkait gaji pegawai hingga level direksi. Ia mengkritisi Pertamina sebagai korporasi yang belum mampu menyeimbangkan keuangan perusahaan, hingga kritik kepada Kementerian BUMN dalam melakukan pergantian direksi.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement