REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berupaya mendorong pemahaman dan awareness masyarakat terhadap inklusi keuangan. Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang dilaksanakan OJK pada 2019, terhadap 12.773 responden di 34 provinsi di Indonesia, tercatat sebesar 76,19 persen dari total responden telah menggunakan produk atau layanan jasa keuangan formal berbagai industri keuangan.
Adapun pemahaman masyarakat terhadap produk atau layanan jasa keuangan formal sebesar 38,03 persen. Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil survei OJK pada 2016, tercatat tingkat inklusi keuangan sebesar 67,8 persen dan tingkat literasi keuangan sebesar 29,7 persen.
Hasil survei pada 2019 juga menunjukkan berdasarkan gender, tingkat inklusi keuangan dan tingkat literasi keuangan perempuan adalah masing-masing sebesar 75,15 persen dan 36,13 persen. Tingkat tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan tingkat inklusi keuangan dan tingkat literasi keuangan pria yaitu sebesar 77,24 persen dan 39,94 persen. Kesetaraan gender dipilih sebagai salah satu strategi pembangunan nasional untuk mencapai pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia baik laki-laki maupun perempuan.
Berangkat dari hal tersebut, OJK kembali menyelenggarakan Kompetisi Inklusi Keuangan (KOINKU) 2020 dengan tema ‘Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Program Inklusi Keuangan’. Kompetisi yang telah diselenggarakan sejak 2014 menjadi salah satu strategi OJK dalam meningkatkan pemahaman dan awareness masyarakat terhadap inklusi keuangan dan dalam rangka mencari ide-ide kreatif serta inovatif terkait model inklusi keuangan.
“Hasil kompetisi ini diharapkan dapat direplikasikan guna memperluas akses keuangan khususnya bagi segmen perempuan sehingga pada akhirnya dapat mewujudkan masyarakat yang sejahtera,” seperti dikutip dalam siaran pers, Senin (10/8).
Hal tersebut juga sesuai dengan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020- 2024 yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
“Ketimpangan gender masih terlihat dari persentase kepala rumah tangga perempuan yang mengakses kredit lebih rendah dibandingkan laki-laki,” seperti dikutip.
Peran perempuan identik pada pada kegiatan nonekonomi, yaitu peran perempuan sebagai pengasuh anak dan mengurus rumah tangga, namun kenyataannya tidaklah demikian. Seiring dengan perkembangan masyarakat yang semakin kompleks maka peran perempuan pun bergeser dan perempuan juga berperan dalam kegiatan ekonomi dan publik.
“Pada 2025, diharapkan kualitas hidup perempuan semakin membaik, diikuti dengan meningkatnya kesetaraan gender di seluruh bidang pembangunan,” seperti dikutip.
Ikuti Whatsapp Channel Republika