Rabu 05 Aug 2020 15:46 WIB

Pilkada Diharapkan Jadi Pengungkit Ekonomi di Akhir Tahun

Dana beredar pada Pilkada diperkirakan mencapai Rp 34 triliun.

Rep: Adinda Pryanka/ Red: Friska Yolandha
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bersiap menyampaikan keterangan terkait perekonomian nasional di masa pandemi COVID-19 di Jakarta, Rabu (5/8/2020). Airlangga mengatakan setelah pada kuartal II tahun 2020 ekonomi Indonesia terkoreksi 5,32 persen, dibutuhkan belanja minimal Rp800 triliun perkuartal ke berbagai sektor untuk mempersempit ruang pertumbuhan negatif.
Foto: ANTARA/Akbar Nugroho Gumay
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bersiap menyampaikan keterangan terkait perekonomian nasional di masa pandemi COVID-19 di Jakarta, Rabu (5/8/2020). Airlangga mengatakan setelah pada kuartal II tahun 2020 ekonomi Indonesia terkoreksi 5,32 persen, dibutuhkan belanja minimal Rp800 triliun perkuartal ke berbagai sektor untuk mempersempit ruang pertumbuhan negatif.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan, agenda Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada dapat membantu pemulihan ekonomi tahun ini. Sebab, pada momentum tersebut, para calon kepala daerah akan berlomba-lomba ‘berbelanja’, sehingga bisa meningkatkan konsumsi sehingga mengungkit ekonomi secara keseluruhan.

Airlangga memperkirakan, dana yang akan beredar pada Pilkada nanti mencapai Rp 34 triliun. Sebanyak Rp 24 triliun di antaranya dikeluarkan dari pemerintah, sedangkan sisanya berasal dari kantong calon bupati maupun calon gubernur.

Baca Juga

"Ini akan meningkatkan konsumsi, terutama untuk pembelian alat peraga bagi para calon, di antaranya masker, hand sanitizer dan alat-alat kesehatan lain," katanya dalam konferensi pers virtual, Rabu (5/8).

Belanja dari Pilkada sendiri akan masuk ke struktur PDB melalui jenis pengeluaran Lembaga Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT). Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan konsumsi LNPRT pada kuartal kedua adalah minus 7,76 persen dengan kontribusi 1,36 persen terhadap struktur PDB.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir berharap, agenda Pilkada akan membuat angka kontraksi tersebut kembali ke zona positif. "Setidaknya ini bisa menjadi pendongkrak pertumbuhan ekonomi tahun ini," tuturnya.

Tidak hanya LNPRT, seluruh komponen pengeluaran PDB mengalami kontraksi pada kuartal kedua. Iskandar menyebutkan, angka tersebut sebenarnya sudah masuk ke prediksi Kemenko Perekonomian yang memperkirakan range pertumbuhan di kisaran minus tiga sampai minus lima persen.

"Ternyata, mencapai titik terendah, terburuk," ujarnya.

Meski demikian, Iskandar menambahkan, masih ada leading indicator yang menunjukkan tanda-tanda perbaikan pada kuartal kedua. Sebut saja Purchasing Manager Index (PMI) Manufaktur Indonesia yang pada Maret sempat menyentuh 27,5, sudah tumbuh membaik pada Juli menjadi 46,9. Optimisme pemulihan semakin kuat seiring dengan perbaikan pada inflasi inti. Pada Juli yang sekaligus menjadi awal kuartal ketiga, inflasi inti naik menjadi 0,16 persen dari 0,02 pada Juni.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement