Selasa 04 Aug 2020 11:38 WIB

Trump tak Keberatan Microsoft Beli Tiktok

Akan lebih mudah jika Microsoft membeli seluruh saham Tiktok.

Rep: Idealisa Masyrafina/ Red: Friska Yolandha
(Foto: ilustrasi aplikasi TikTok)
Foto: Pixabay
(Foto: ilustrasi aplikasi TikTok)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyatakan tidak keberatan jika Microsoft akan mengakusisi aplikasi Tiktok. Beredar kabar perusahaan teknologi tersebut mau membeli sebagian saham Tiktok.

Reuters melaporkan soal pertemuan dengan Microsoft Corp beberapa waktu lalu, Presiden Trump menyatakan diskusi dengan pimpinan perusahaan tersebut berlangsung dengan baik. Trump menilai akan lebih mudah jika Microsoft membeli semua saham Tiktok dibandingkan hanya 30 persen.

Baca Juga

CEO Microsoft Satya Nadella bertemu dengan Presiden Trump untuk mendiskusikan Tiktok. Amerika Serikat ingin Tiktok melepas ikatan dengan perusahaan induk di China dan operasional aplikasi di AS sepenuhnya berada di negara tersebut.

Byte Dance, perusahaan induk Tiktok, dikabarkan setuju dengan rencana memecah operasional di AS dan akan memberi kesempatan bagi perusahaan AS lainnya untuk memegang saham minoritas. Belum ada kesepatakan antara Microsoft dengan Byte Dance soal akuisisi ini, negosiasi ditargetkan selesai pada 15 September.

Trump mengatakan pemerintah AS harus menerima 'presentase besar' dari hasil setiap penjualan operasi Tiktok ke Microsoft. Dia membuat permintaan untuk bagian substansial dari harga pembelian kepada bos Microsoft.

Dia juga memperingatkan bahwa AS akan melarang aplikasi, yang dimiliki oleh Byte Dance China tersebut, pada 15 September jika tidak ada kesepakatan, dilansir BBC, Selasa (4/8). Pemerintahan Trump menuduh Tiktok dan yang lainnya memberikan data kepada pemerintah China, yang dibantah Beijing dan Tiktok.

"Amerika Serikat harus mendapatkan persentase yang sangat besar dari harga itu, karena kami memungkinkannya," kata Trump.

"Persentass itu akan datang dari penjualan, yang tidak dipikirkan orang lain selain saya, tetapi itulah yang saya pikirkan, dan saya pikir itu sangat adil," tambahnya.

Permintaan pembayaran kepada Departemen Keuangan AS semakin memperumit negosiasi karena para ahli hukum menyoroti bahwa permintaan untuk mendapatkan persetujuan pengaturan untuk kesepakatan pengambilalihan akan menjadi sangat tidak lazim.

 

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement