REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Proyek food estate atau lumbung pangan yang kini tengah dikembangkan pemerintah menjadi upaya untuk mengantisipasi Indonesia dari ancaman krisis pangan, seperti yang diperingatkan Badan Pangan dan Pertanian Dunia (FAO).
Presiden Joko Widodo telah memberi sinyal untuk mewujudkan mimpi RI memiliki lumbung pangan Nnsional tersebut sejak April lalu. Saat itu, Presiden memerintahkan BUMN untuk melakukan cetak sawah di Kalimantan Barat.
Namun seiring waktu, Pemerintah akhirnya menetapkan pengembangan lumbung pangan di kawasan aluvial pada lahan eks Pengembangan Lahan Gambut (PLG) di Provinsi Kalimantan Tengah. Proyek ini pun telah menjadi salah satu Program Strategis Nasional (PSN) 2020-2024.
Sejumlah kementerian dilibatkan untuk menggarap bersama proyek food estate seluas 165 ribu hektare ini, mulai dari Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian BUMN, Kementerian Pertahanan dan Kementerian Desa PDTT.
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto direncanakan pada 9 Juli 2020 akan mendampingi Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Tengah guna meninjau lokasi pengembangan food estate.
"Hari Kamis Pak Menhan dan Pak Presiden akan meninjau lokasi di Kalimantan Tengah terkait rencana dengan Food Estate," kata Juru Bicara Menteri Pertahanan Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Antar Lembaga Dahnil Anzar Simanjuntak.
Sebelumnya, sejumlah pejabat telah lebih dahulu meninjau kawasan yang terletak di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah tersebut, seperti Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A. Djalil dan Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga.
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyatakan optimismenya setelah meninjau hamparan budidaya padi di lahan eks gambut di Desa Terusan Makmur, Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah.
Optimalisasi lahan rawa ini dinilai menjadi salah satu terobosan yang tengah fokus dilakukan untuk meningkatkan atau mengamankan ketersediaan beras dalam negeri sehingga kebutuhan dapat dipenuhi secara mandiri.
"Presiden Jokowi menginstruksikan kepada saya untuk mempersiapkan Provinsi Kalimantan Tengah menjadi lumbung pangan. Dengan potensi lahan rawa yang kini dapat menjadi lahan pertanian produktif, kita yakin membangun lumbung pangan di Kalimantan Tengah ini," kata Syahrul.
Proyek food estate kawasan aluvial pada lahan eks lahan gambut ini memiliki lahan potensial seluas 165 ribu hektare. Dari lahan potensial tersebut, seluas 85.500 hektare merupakan lahan fungsional yang sudah digunakan untuk berproduksi setiap tahunnya.
Sementara 79.500 hektare sisanya sudah berupa semak belukar sehingga perlu dilakukan pembersihan (land clearing) saja, tanpa perlu dilakukan cetak sawah kembali dan peningkatan irigasi.
Berdasarkan catatan Kementerian Agraria dan Tata Ruang, lokasi food estate ini terletak di Provinsi Kalimantan Tengah, tepatnya di Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas.
Kejar musim tanam
Kementerian Pertanian dan Kementerian PUPR menargetkan proyek lumbung pangan ini dapat ditanami pada musim kedua, yakni mulai Oktober 2020 sampai Maret 2021.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menjelaskan bahwa dari total luas 165 ribu hektare lahan yang akan digarap, Pemerintah memprioritaskan agar dapat mengejar musim tanam tahun ini dengan tahap awal seluas 30 ribu hektare.
Sementara itu sisanya, proyek lumbung pangan seluas total 165 ribu hektare tersebut ditargetkan selesai penggerapannya tahun 2022.
"Kami menyiapkan untuk musim tanam besok, Oktober-Maret. Jadi kami (PUPR) memperbaiki saluran irigasinya, beliau dari Kementan menyiapkan semuanya untuk bisa tanam Oktober-Maret," kata Basuki.
Meski lahan pengembangan food estate ini berada di antara Sungai Kapuas dan Sungai Barito, Kementerian PUPR akan memperbaiki jaringan irigasi pertanian, baik primer, sekunder dan tersier.
Sementara itu, Kementerian Pertanian akan mempersiapkan budidaya penanaman, seperti sarana produksi (saprodi) hingga alat mesin pertanian (alsintan). Seperti diketahui, lahan rawa memiliki kondisi lahan berbeda dengan lahan konvensional.
Jenis saprodi yang dibutuhkan, yakni dolomit, benih, pupuk urea, pupuk NPK, pupuk hayati, herbisida dan pengolahan lahan.
Ada pun biaya yang dibutuhkan untuk pemanfaatan lahan rawa menjadi area sawah produktif, yakni sebesar Rp 5,44 juta per hektare, sehingga total kebutuhan anggaran untuk rencana tersebut sebesar Rp 2,55 triliun.
Lintas kementerian
Mengingat food estate telah ditetapkan sebagai salah satu Program Strategis Nasional (PSN) 2020-2024, sejumlah kementerian pun ditugaskan Presiden Jokowi untuk menggarap proyek ini secara bersama-sama.
Menteri Basuki sebelumnya menjelaskan bahwa terdapat tiga hal yang menjadi tantangan pengembangan lahan food estate tersebut. Pertama adalah soal irigasi karena airnya tidak mengalir. Akibatnya, menimbulkan genangan sehingga pupuk di lahan tersebut menjadi tidak efektif. Masalah berikutnya sering terjadi banjir di lahan tersebut karena memang area rawa serta jarang dipelihara.
Oleh karena itu, Kementerian PUPR akan melakukan rehabilitasi jaringan irigasi dengan perkiraan kebutuhan anggaran sebesar Rp 1,9 triliun untuk tahun 2021 dan 2022. Dari lahan fungsional seluas 85.500 hektare, sekitar 28 ribu hektare memiliki kondisi irigasi yang baik, sedangkan 57.200 hektare lahan lainnya diperlukan rehabilitasi jaringan irigasi.
Setelah manajemen irigasi selesai, Kementerian Pertanian pun segera menyiapkan budidaya tanaman, di mana beras atau padi menjadi komoditas utama yang akan ditanam terlebih dahulu.
Untuk meningkatkan produktivitas, Kementan telah mengembangkan padi inbrida varietas unggul baru Inpari-42 dan Hibrida Supadi yang cocok untuk ditanam di lahan rawa.
Dalam proyek food estate ini, Kementan melakukan optimalisasi lahan dengan bantuan saprodi seperti benih, herbisida, dolomit, pupuk hayati dan pupuk NPK untuk percepatan tanam, serta bantuan alsintan.
Ada pun produktivitas pada lahan rawa, salah satunya di Kabupaten Pulang Pisau ini diperkirakan dapat mencapai 5 ton gabah per hektare.
Selain dua kementerian tersebut, Kementerian Pertahanan juga turut andil dalam menyukseskan food estate ini dengan mempersiapkan tenaga kerja terampil (skilled labour).
Menteri Basuki menjelaskan bahwa Kemenhan akan menggerakkan pemuda-pemuda memiliki kompetensi pada dua bidang, yakni pertanian dan teknologi, mengingat proyek lumbung pangan akan dilengkapi dengan mekanisasi pertanian yang modern.
"Karena ini harus dijadikan food estate modern, tidak hanya manual tetapi juga harus dengan 'skilled labour', jadi harus tenaga kerja yang terlatih karena ini tidak hanya produksi tetapi juga sampai ke pasca produksi," kata Basuki.
Ikuti Whatsapp Channel Republika