REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo meminta dukungan Komisi IV DPR ihwal pengajuan Kementerian Pertanian untuk penambahan pagu anggaran sebesar Rp 10 triliun pada 2021. Syahrul mengatakan, sejalan dengan pengajuan penambahan anggaran, pihaknya telah menyusun program inisiatif baru di sektor pertanian.

Syahrul mengatakan, pagu indikatif yang diperoleh Kementan untuk 2021 sebesar Rp 18,4 triliun. Pagu tersebut lebih tinggi dari alokasi anggaran tahun ini sebesar Rp 14 triliun. Kendati demikian, Syahrul menilai pagu tahun depan masih jauh dari kata memadai untuk mendukung kegiatan produksi pertanian.

Ia mengatakan, usulan program inisiatif baru berupa peningkatan kapasitas produksi pangan, diversifikasi pangan lokal, penguatan cadangan dan sistem logistik pangan, serta pengembangan pertanian modern.

"Kami memohon dukungan dari pimpinan dan para anggota Komisi IV DPR terhadap usulan program baru tersebut," kata Syahrul dalam Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (7/7).

Syahrul menyampaikan, dalam rangka pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19, sektor pertanian menjadi tumpuan bagi masyarakat perdesaan. Di satu sisi, perlu adanya peningkatan produksi pangan utama sesuai yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021.

Dalam paparan terbaru yang disampaikan, pemerintah menargetkan produksi komoditas tanaman pangan yakni padi sebesar 62,5 juta ton, jagung 25,3 juta ton, serta kedelai 510 ribu ton.

Adapun untuk komoditas hortikultura, cabai ditargetkan mencapai produksi 1,45 juta ton, cabai rawit 1,52 juta ton, bawang merah 1,74 juta ton, hingga bawang putih 622 ribu ton.

Pihaknya menyampaikan, target-target peningkatan produksi dibutuhkan untuk bisa mengamankan ketahanan pangan nasional. Di satu sisi, pemerintah tetap akan mengejar target peningkatan ekspor tiga kali lipat dalam lima tahun.

Sementara itu, Komisi IV DPR dalam salah satu kesimpulan rapat meminta agar Kementerian Pertanian melakukan efisiensi anggaran dukungan manajemen maksimal 10 persen diluar gaji/upah/honrarium. Selain itu, meninjau kembali atau menghentikan kegiatan yang gagal mencapai sasaran atau target nasional selama lima tahun.

DPR juga meminta agar pemerintah menambah volume kegiatan pembangunan, antara lain alat dan mesin pertanian untuk prapanen dan pasca panen, pembangunan nursery perkebunan dan hortikultura, uni pengolahan pupuk organik, pekarangan pangan lestari, penguatan sarana karantina, serta pembangunan jalan usaha tani dan diversifikasi pangan lokal.

"Komisi IV DPR juga meminta Kementerian Pertanian untuk menghitung kembali target-target produksi yang lebih realistis, terukur, dan sesuai sumber daya yang dimiliki, antara lain target produksi padi, jagung, dan kedelai," kata Ketua Komisi IV, Sudin.

Ikuti Whatsapp Channel Republika