REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Partisipasi sektor swasta akan sangat penting guna memastikan keberhasilan inisiatif pengurangan utang yang diluncurkan oleh Kelompok 20 ekonomi utama (G20) untuk negara-negara termiskin di dunia. Hal tersebut ditegaskan kepala ekonom Dana Moneter Internasional (IMF) pada Senin (29/6).
Tawaran G20 untuk menangguhkan pembayaran debt service (bunga dan pokok utang untuk periode tertentu) utang bilateral resmi oleh negara-negara termiskin kemungkinan akan perlu diperpanjang setelah akhir tahun, Gita Gopinath mengatakan pada sebuah acara daring yang diselenggarakan oleh lembaga pemikir Center for Strategic and International Studies (CSIS).
”Kami benar-benar ingin sektor swasta juga terlibat,” katanya. "Itu akan sangat penting sekarang untuk maju."
Sekretariat G20 pekan lalu mengatakan 41 dari 73 negara miskin yang memenuhi syarat telah mengajukan permohonan penangguhan sementara pembayaran bunga dan pokok utang, membebaskan miliaran dolar dana untuk memerangi pandemi virus corona.
Bank Dunia memperkirakan Inisiatif Penangguhan Pembayaran Utang (DSSI) yang disetujui oleh para anggota G20 dan kreditor resmi Klub Paris pada April dapat membebaskan 12 miliar dolar AS bagi negara-negara yang akan dihabiskan untuk memerangi virus corona baru.
Inisiatif ini memiliki hasil yang beragam, dengan beberapa negara enggan mencari bantuan karena khawatir hal itu dapat merusak peringkat kredit mereka dan akses ke pasar modal internasional.
Gopinath mengatakan dia melihat gelas itu sebagai 'setengah penuh' dan mengatakan inisiatif G20 untuk utang bilateral resmi adalah 'langkah penting' buat membantu negara-negara miskin.
Dukungan sektor swasta untuk inisiatif utang kemungkinan akan menjadi topik utama ketika para menteri keuangan G20 bertemu secara daring pada Juli.
Presiden Bank Dunia David Malpass pekan lalu mengatakan kepada Reuters inisiatif G20 telah membuat kemajuan yang baik, tetapi ia menyerukan bantuan tambahan dan partisipasi yang lebih besar oleh kreditor sektor swasta.
Ikuti Whatsapp Channel Republika