REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mengharapkan adanya pemanfaatan transformasi digital yang dapat mendukung adanya pemulihan ekonomi nasional serta mempercepat pembangunan berkelanjutan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat. Staf Ahli Bidang Transformasi Digital, Kreativitas, dan Sumber Daya Manusia Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Mira Tayyiba transformasi digital ini juga dapat mendorong adanya efisiensi, inovasi dan inklusivitas.
"Inklusivitas ini jangan diartikan bahwa semua orang harus dapat mengakses internet, tapi lebih dari itu. Sebagai contoh, layanan keuangan kalau hanya mengandalkan perbankan, maka yang unbankable itu masih akan banyak. Tetapi dengan bantuan fintech, gap itu semakin lama bisa ditutup," katanya dalam sebuah webinar, Selasa (16/6).
Pemerintah saat ini sedang merancang konsep atau kerangka transformasi digital yang akan memenuhi beberapa prasyarat seperti pola pikir yang mengedepankan adanya kolaborasi, visi dan kepemimpinan digital serta enabling policies. "Karena kebijakan itu yang pada akhirnya akan menentukan apakah kita bisa merealisasi atau tidak. Kebijakannya tidak boleh kaku atau menggunakan paradigma lama sehingga bisa ada ruang inovasi," kata Mira.
Prasyarat itu juga mencakup adanya penyediaan sarana infrastruktur yang memadai, termasuk aplikasi, keamanan, perlindungan, dan pemanfaatan data talent (SDM) dan literasi serta keamanan siber. Berbagai kebutuhan itu harus didukung dengan adanya enabler technology seperti drone and robots, mobil tanpa awak, custome manufacturing and 3D printing, artificial intelligence, Internet of Things (IoT), big data analytics, cloud, dan teknologi lainnya.
Mira mengingatkan transformasi digital telah memberikan peluang kepada semua orang atau negara untuk berkembang, bahkan leap-frog, tetapi juga akan memperbesar kesenjangan bila tidak memiliki kemampuan untuk mengakses dan memanfaatkan, serta bertransformasi.
"Digital gap terjadi bukan hanya pada masyarakat pengguna, tetapi juga pelaku usaha dan bahkan instansi pemerintah. Apabila gap ini tidak kita tutup, maka gap ini akan semakin membesar," ujar Mira.
Oleh karena itu, pemerintah akan menyiapkan desain transformasi digital yang optimal agar pemanfaatan layanan ini kian inklusif bagi masyarakat maupun dunia usaha, yang didukung dengan analisa data (big data) supaya intervensi dapat dilakukan dengan lebih tepat.
"Desain Transformasi Digital ini bukan hanya milik pemerintah. Kami tidak bisa bergerak sendiri, semua pemangku kepentingan harus terlibat. Untuk itu, kami membuka diri untuk menerima masukan dan ide-ide kritis dari pelaku usaha, komunitas, akademisi, media, maupun masyarakat secara umum," ujar Mira.
Ikuti Whatsapp Channel Republika