REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dari sisi kabupaten, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mencatat, ada 23 kabupaten yang penyaluran BLT Dana Desa masih nol persen. Sebanyak 23 kabupaten yang belum sama sekali melakukan penyaluran itu ada di Papua dan NTT.

Kabupaten yang telah 100 persen sudah 153 kabupaten, 75-99 persen ada 144 kabupaten, 50-74 persen ada 45 kabupaten, dan 1-49 persen ada 69 kabupaten. Sementara penyaluran 0 persen ada 23 kabupaten yang 22 di antaranya ada di Papua kemudian satu di NTT.

Mendes PDTT Abdul Halim mengatakan, 23 kabupaten tersebut meminta penundaan sehingga sampai sekarang belum menyalurkan BLT Dana Desa. "Kemudian ada kabupaten dana desa sudah habis pencairan pertama, sehingga BLT menunggu pencairan kedua, tapi ada daerah juga sudah berjanji akan menyalurkan," ungkap Abdul Halim saat konferensi pers Hasil Sidak BLT Dana Desa di Banten dan Cirebon secara virtual, Selasa (2/6).

Hingga kini total dana desa yang sudah masuk ke rekening kas desa (RKDesa) sebanyak Rp 23,21 triliun dan yang telah digunakan untuk Padat Karya Tunai Desa (PKTD) sebanyak 1,043 triliun. Sedangkan pendataan dan pengalokasian BLT untuk tanggap Covid-19 sebanyak Rp 2,654 triliun.

Sementara untuk BLT per 1 Juni, data yg sudah masuk ke RKDesa sebanyak 69.443 desa atau 93 persen dari 74.953 jumlah total desa. Dari 69.443 desa, yang telah musyawarah desa (musdes) dan telah menetapkan calon keluarga penerima manfaat sebanyak 67.640 desa atau desa 90 persen dari total desa yang sudah dapat penyaluran dana desa.

Lalu desa yang sudah menyalurkan BLT dana desa sebanyak 55.042 atau 80 persen dari dana desa yang sudah disalurkan ke RKDesa. "Kemudian yang sudah musdes tapi belum menyalurkan itu ada 12.598 desa termasuk di daerah Banten, Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Barat, NTT," ungkapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika