REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk menargetkan penyaluran Subsidi Selisih Bunga (SSB) sebanyak 146 ribu rumah. Hal ini sejalan dengan kebijakan Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat dan Kementerian Keuangan mengalirkan SSB untuk mendorong pembiayaan perumahan bagi masyarakat menengah ke bawah.
Direktur Utama BTN Pahala N Mansury mengatakan SSB merupakan bagian dari stimulus pemerintah paket kedua. "Dengan SSB diproyeksi dapat dipakai untuk mendukung 146 ribu unit rumah yang akan disalurkan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang tersebar di seluruh Indonesia," ujarnya, Jumat (15/5).
Menurutnya asumsi 146 ribu unit maka total kredit yang dapat disalurkan BTN mencapai Rp 22 triliun. Adapun target ini sudah membantu likuiditas perseroan di tengah kebijakan pelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) dari Bank Indonesia.
"Likuiditas masih cukup aman dan terjaga. SSB dapat menggairahkan sektor properti yang saat ini terpukul pandemi Covid-19 karena dapat mendorong permintaan dan bisa menggerakkan pengembang properti dan 172 sektor turunan properti lainnya,” jelasnya.
Dari rasio Aset Likuid terhadap Non-Core Deposit (AL/NCD) terjaga di atas 80 persen jauh di atas regulasi yang dipatok 50 persen. Sejak tahun lalu menurut Pahala, perseroan telah melakukan perbaikan proses bisnis berbasis risiko dengan fokus pada segment berisiko rendah.
"Artinya ini menunjukkan perseroan telah melakukan kehati-hatian dalam setiap proses bisnis. Maka perseroan akan sangat aman untuk mendorong dengan cepat SSB ini segera tersalur kepada masyarakat walaupun dalam kondisi pandemi Covid-19," ucapnya.
Pada tiga bulan pertama tahun 2020, penyaluran KPR Subsidi Bank BTN baik konvensional dan syariah sebesar Rp 3,68 triliun dengan jumlah rumah sebanyak 27.224 unit.
“SSB kita harapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan pembiayaan perumahan yang terjangkau sekaligus untuk mendukung Program Sejuta rumah yang diinisiasi oleh Presiden Joko Widodo sejak 2015,” ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika