REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA-- Sejak pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa wilayah harga bawang putih dan bombai sudah mulai turun. Sebelumnya pada Februari-Maret harga kedua komoditi tersebut harganya mahal. Namun sampai awal Mei harga terus menurun karena bawang putih dan bombai sudah mulai banyak masuk ke Indonesia.

Pemerhati pertanian, Syaiful Bahari menjelaskan turunnya harga dua komoditi tidak lepas dari kebijakan relaksasi pemerintah melonggarkan prosedur importasi bawang putih dan bombai. "Harga beli bawang putih dari China sampai di pelabuhan Indonesia saat ini rata-rata sudah 700 usd perton, berarti harga perkilo Rp 10.500. Bandingkan ketika Februari sampai Maret rata-rata 1.200 usd berarti harga perkilo Rp 18.000," papar Syaiful dalam keterangan tertulisnya, Rabu (6/5).

Lanjut Saiful dengan harga bawang bombai, New Zealand yang kecil Rp12.000 perkilo dan ukuran besar Rp 11.000 perkilo. Bombai asal Cina lebih murah lagi Rp 7.500 perkilo. Modal belanja bombai di Cina sekitar 300 usd sampai 350 usd perton.  Jika dengan kurs dolar saat ini Rp. 15.000 maka modal per kilogramnya hanya Rp. 4.500 sampai Rp. 5.250. Memang, kata dia, di beberapa provinsi seperti Papua harga bawang putih masih tinggi Rp. 60.000 perkilo.

"Karena Harus dihitung perjalanan ke Papua itu bisa memakan waktu dua minggu lebih. Jadi harus mempertimbangkan pergerakan harga saat ini dengan waktu pengiriman ke beberapa daerah,” terangnya.

Terkait dengan kebijakan tersebut, Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan Veri Anggrijono mensyukuri jika kebijakan relaksasi tersebut dapat menurunkan harga bawang putih. Namun apakah nantinya akan diteruskan setelah masa 31 Mei 2020 berakhir, pihaknya akan melihat perkembangan termasuk dari stok dan harga yang ada. Karena tidak menutup kemungkinan nanti akan mengambil kebijakan yang baru.

Veri juga menuturkan, jika dirasakan stoknya juga cukup, harganya sudah kondusif sampai lebaran maupun nanti harga yang masuk menurut catatan Kementerian Perdagangan sudah lebih dari cukup. "Nah itu nanti mungkin pak Menteri bisa ambil satu kebijakan atau kembali lagi seperti semula. Dan itu kan semua keputusan ada di pak Menteri,” katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika