REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Kelautan dan Perikanan kembali harus menghemat anggaran sehingga totalnya mencapai sebanyak Rp 1,8 triliun. Saat ini, tersisa pagu tahun ini hanya Rp 4,6 triliun sebagai imbas penanganan wabah Virus Corona baru atau Covid-19.
Siaran pers KKP menyebutkan bahwa penghematan terbaru sebesar Rp 700 miliar lebih adalah berdasarkan Surat Menteri Keuangan No.S-302/MK.02/2020 tanggal 15 April 2020 perihal Langkah-Langkah Penyesuaian Belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2020. Sedangkan penghematan sebelumnya Rp 1,1 trilun lebih berdasarkan Perpres 54/2020.
"Sehingga total penghematan anggaran KKP sejauh ini sebesar Rp 1,84 triliun lebih. Pagu yang semula Rp 6,4 triliun menjadi Rp 4,6 triliun," ujar Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dalam rapat kerja lanjutan dengan Komisi IV DPR RI melalui konferensi virtual di Jakarta, Rabu (22/4).
Dengan adanya perubahan anggaran ini, pagu di setiap eselon I KKP juga mengalami perubahan, termasuk dana realokasi untuk percepatan pemulihan ekonomi imbas pandemi COVID-19 di sektor perikanan dan kelautan. Realokasi menjadi Rp 362 miliar dari sebelumnya Rp 438 miliar.
Menteri Kelautan dan Perikanan memastikan pemotongan anggaran ini semata demi memperkecil dampak ekonomi maupun sosial di tengah masyarakat akibat pandemi. "Secara prinsip penghematan anggaran ini karena kebutuhan negara yang sangat mendesak saat ini," ujar Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.
Lewat anggaran yang tersedia, Menteri Edhy menjamin bahwa jajarannya tetap bekerja maksimal. Selain itu, upaya pengembangan sektor perikanan budi daya tak akan kendor, begitu pun dengan pengawasan kekayaan laut Indonesia dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang kelautan dan perikanan.
"Sebagai informasi kepada bapak/ibu, kapal pengawas kembali menangkap pelaku illegal fishing berbendara Vietnam, Senin kemarin. Hri ini, ada penangkapan kapal illegal fishing lagi, kami sedang mendata lebih lanjut," terang Edhy Prabowo.
Sementara itu, peserta rapat sepakat menerima penjelasan Menteri Edhy mengenai perubahan pagu anggaran KKP tahun 2020. Sekaligus mendorong pemerintah meningkatkan anggaran KKP di masa mendatang demi terciptanya percepatan pemulihan ekonomi di sektor kelautan dan perikanan.
"Komisi IV juga meminta KKP segera melaksanakan program strategis dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi imbas pandemi Covid-19. Sehingga hasilnya dapat segera dirasakan oleh pelaku utama sektor perikanan seperti nelayan, pembudidaya, petambak garam, serta pengolah dan pemasar hasil perikanan," ujar pimpinan sidang Dedi Mulyadi membacakan kesimpulan rapat kerja.
Kesimpulan lain Komisi IV meminta KKP berkoordinasi dengan Kementerian BUMN terkait upaya penyerapan hasil perikanan dan garam masyarakat. Kementerian BUMN membawahi perusahaan yang berkaitan dengan sektor kelautan dan perikanan seperti Perum Perindo, PT Perinus, dan PT Garam.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
