REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Link Aja Syariah akan mendukung sejumlah program pemerintah yang relevan dengan layanan. Termasuk di antaranya upaya pemerintah dalam inklusi keuangan yang ditargetkan mencapai 90 persen pada 2023 dan implementasi dari Masterplan Ekonomi dan Keuangan Syariah (MEKSI).

Direktur Eksekutif Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah (KNEKS), Ventje Rahardjo menyampaikan, Link Aja Syariah ditunggu-tunggu untuk melengkapi ekosistem ekonomi syariah. Setelah diluncurkan, Link Aja Syariah telah menjadi satu-satunya layanan sistem pembayaran holistik yang berdasarkan prinsip syariah.

Pembayaran digital syariah akan sangat membantu pemenuhan kebutuhan transaksi masyarakat yang punya preferensi syariah. "Ini seiring dengan berkembangnya teknologi dan perubahan pola gaya hidup yang berubah demikian cepat," kata Ventje dalam konferensi pers virtual, Selasa (14/4).

Di antaranya memberikan kemudahan transaksi produk halal di e-commerce, pembayaran dan penyaluran zakat, infak, sedekah, wakaf (ZISWAF) serta dana sosial keagamaan lainnya. Ia menilai banyak potensi yang bisa tergarap, termasuk melengkapi ekosistem digital syariah.

Ventje mengatakan potensi bisa terlihat dari sekitar 800 ribu masjid yang ada di Indonesia, 26 ribu pesantren, dan sekitar 800 program studi yang ada di universitas. Ditambah lagi di sektor industri halal yang juga akan membutuhkan sistem pembayaran syariah.

"Kalau kita ukur jumlahnya memang belum terlihat, tapi ini adalah satu potensi terpendam," kata dia.

Ventje meyakini dengan lengkapnya ekosistem ekonomi syariah maka kesempatan akan semakin terbuka untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah pada 2024. Saat ini Layanan Syariah Link Aja telah bekerja sama dengan lebih dari 242 lembaga dan institusi penyaluran ziswaf, lebih dari 1000 masjid, pesantren, serta beberapa mitra e-commerce dan toko.

Ikuti Whatsapp Channel Republika